Polemik Mutasi Pejabat Sulsel Tak Ada Kaitan dengan Wagub Sudirman Sulaiman

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Asri Sahrun Said, pasang badan mengenai polemik mutasi pegawai di Sulsel. Asri menjelaskan, mutasi 193 pejabat Sulsel merupakan tanggung jawabnya. Persoalan tersebut juga sekarang sudah selesai. 

“Mutasi sudah clear. Sudah selesai. Semua pihak sudah terlibat. Tim terpadu pun sudah membicarakan hingga final," jelas Asri, di salah satu warung kopi di Jalan Boulevard, Makassar, Minggu (14/7)

Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, juga menegaskan, polemik mutasi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel sudah selesai. Kata Hayat, koordinasi antarpimpinan di Pemprov Sulsel berjalan baik dan sesuai aturan tata pemerintahan.

Baca juga : Hugua: Kepala Daerah Wajib Peduli Keberlanjutan Lingkungan Sekitar dan Iklim Global

"Gubernur, Wakil Gubernur, dan saya sebagai Sekretaris Provinsi saling mendukung. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pimpinan kami. Kami mau Sulsel bergerak lebih cepat," kata Hayat. 

Hayat menegaskan, tidak ada hal yang membuat para pimpinan di Pemprov Sulsel saling menyudutkan. "Saling menghormati. Tidak ada yang menyudutkan," ujar dia.

Hayat jug menyampaikan klarifikasinya terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan telah terjadi dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel. “Sama sekali tidak ada itu dualisme kepemimpinan. Hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur sangat harmonis dan mesra. Segala hal yang terkait kebijakan senantiasa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan sangat baik,” jelasnya.

Baca juga : Pejabat Kemenpora Tidak Satu Suara

Terkait terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan yang seakan-akan menimpakan kekeliruan mutasi tersebut ke Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Hayat juga menyatan sudah selesai. Persoalan tersebut sudah dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu, dan dinyatakan tidak ada masalah.

“Persoalan terkait administrasi SK pengangkatan dan mutasi 193 pejabat ini telah diselesaikan dengan Kemendagri dan Kementerian PAN-RB. Tidak ada lagi masalah di sana,” ucapnya.

Hayat menambahkan, prosedur lahirnya SK tersebut juga melalui berbagai tahapan koordinasi. Dari pejabat Pemprov yang memang memiliki tupoksi tersebut seperti BKD dan lain-lain. “Tidak benar kalau Wagub dikatakan mengambil tindakan sendiri. Putusan itu sudah melalui tahapan yang benar. BKD Sulsel memang dilibatkan penuh dalam proses tahanan pembicaraan terkait mutasi dan pengangkatan tersebut, mulai dari awal bahkan acara seremoni pengangkatan pejabat dilakukan atas undangan BKD Sulsel,” jelasnya.

Baca juga : Turunkan Personel, Kemenhub Bantu Evakuasi Heli yang Jatuh di Lombok

Menurut Hayat, sejak awal, Gubernur Nurdin Abdullah dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman berkomitmen menjalankan pemerintahan bersama untuk mereformasi kebijakan terkait peningkatan kualitas, kompetensi, dan integritas SDM di lingkup Pemprov Sulsel. “Gubernur dan Wakil Gubernur punya komitmen sama membenahi internal SDM dalam menghadapi tantangan baik regional maupun global ke depan.”

Hayat pun mengimbau agar media dan masyarakat memberi kesempatan ke Gubernur dan Wagub Sulsel untuk fokus bekerja dalam mewujudkan visi-misi dalam membangun kesejahteraan rakyat Sulsel ke depan. “Masyarakat jangan mau diadu-domba dan dibenturkan oleh kepentingan politik sesaat dari kelompok yang ingin membangun opini adanya ketidakhamonisan hubungan antara Gubernur dan Wagub. Sehingga kerja nyata ke masyarakat yang menjadi janji Gubernur dan Wagub terus menerus terganggu,” tandasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.