DKI Gandeng Swasta Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

RM.id  Rakyat Merdeka - Percepat transformasi digital, Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan PT PricewaterhouseCoopers (PWC) Consulting Indonesia. Kedua belah pihak pun menandatangani perjanjian kerjasama (MoU).

MoU diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden Direktur PT PWC Counsulting Indonesia Marina Reim Tusin, di Balairung Balaikota Jakarta, Senin (8/8) pagi.

Baca juga : DPR Minta Pemerintah Serius Kejar Apeng

“Kami mengapresiasi PWC bersedia terlibat di sini karena begitu sampai pada transformasi digital maka kita membutuhkan pihak yang punya akses kepada best practices, dan pengalaman beroperasi di berbagai negara yang punya contoh praktek, baik terbukti gagal maupun berhasil,” kata Anies dalam sambutannya.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk membantu upaya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital di Pemprov DKI Jakarta, pemberian dukungan teknis dalam implementasi SPBE dan transformasi digital, asistensi pelaksanaan Project Management Office (PMO).

Baca juga : Ketum MIPI Harap Studi Ilmu Pemerintahan Bisa Dikembangkan Di Papua

Anies berharap, kehadiran PWC Consulting Indonesia juga akan memberikan dorongan agar transformasi digital dikerjakan dengan cepat. Sehingga akan berdampak pada kemajuan kota Jakarta dan peningkatan pelayanan untuk warganya.

“Kita membutuhkan dorongan dari PWC, sebuah dorongan untuk kita berubah dengan cepat, terlebih banyak urusan yang dikerjakan di Jakarta yang bila diproses menggunakan otomatisasi atau digital akan memiliki potensi lebih efektif dan efesien. Sehingga kita bisa memajukan kota lebih baik dan cepat, mulai dari internal sampai pelayanan kepada publik,” tambahnya.

Baca juga : Gandeng Adaro, Menteri Siti Bangun Pusat Persemaian Di Kalsel

Ke depan, Anies juga berharap Jakarta menjadi pilot project dalam pelaksanaan transformasi digital pada sistem pemerintahannya. “Kami ingin Jakarta digunakan oleh PWC sebagai percontohan supaya kota lain di Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Apalagi dari segi kompleksitas kita paling banyak dan apabila kita bisa berjalan sistemnya, maka ke depan kota-kota lain akan lebih mudah mengadopsinya,” tandasnya.

Kesepakatan bersama ini berlaku selama empat tahun. Sementara untuk pelaksanaan Kesepakatan bersama akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.