DKI Jakarta Butuh Pj Gubernur Yang Tidak Terafiliasi Pada Kepentingan Politik Tertentu

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya DKI Jakarta bangkit dari pandemi Covid-19 menghadapi tantangan ketika pada 16 Oktober 2022 nanti, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan mengakhiri masa jabatannya dan akan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur.

Pj Gubernur akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang.

Kondusivitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusifitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik.

Baca juga : Dirut TASPEN Raih Penghargaan Tokoh Transformasi Layanan Untuk Kesejahteraan Pensiunan

Pj Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

Dalam acara yang bertajuk "Jakarta Barometer Politik Nasional, sebuah harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," yang diselenggarakan Pusat Data Bersatu (PDB) pada Kamis (29/9), peneliti PDB Syarifuddin memaparkan survei yang dilakukan pihaknya.

PDB melakukan wawancara melalui telepon (telepolling) kepada masyarakat DKI Jakarta terpilih yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022.

Baca juga : Pj Gubernur Masuk Radar Partai Banteng

Telepolling dilakukan dengan metode Proportionate Snowball Sampling menggunakan telepon genggam kepada 400 orang terpilih di semua kota di DKI Jakarta.

"Terkait dengan preferensi calon Pj. Gubenur DKI Jakarta, mayoritas responden yakin bahwa untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut diperlukan sosok Pj.Gubernur yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat," kata Syarifuddin.

Survei yang sama menghasilkan kesimpulan bahwa sebanyak 53,35 persen responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan.

Baca juga : ISMI Yakin Bahtiar Bisa Jaga Kenyaman Iklim Usaha Di Jakarta

Diharapkan juga Pj Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta.

Sementara sebanyak 65,9 persen responden berharap Pj Gubernur nanti mampu membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional sehingga mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat.

Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi pada peringatan 77 tahun Kemerdekaan NKRI, yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.