Dark/Light Mode

Pedagang Kawasan Kota Tua Menolak Relokasi

DKI Setting Lapak Baru Jadi Rame Pengunjung

Selasa, 4 Oktober 2022 07:30 WIB
Foto udara kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan kawasan wisata Kota Tua Jakarta bersih dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dengan merelokasi PKL ke lokasi binaan yaitu Kota Intan dan bangunan lama milik Kemenkeu yang jaraknya beberapa ratus meter dari kawasan tersebut, dan saat ini terdapat 415 pedagang yang mendaftar untuk berjualan di lokasi binaan tersebut. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa).
Foto udara kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan kawasan wisata Kota Tua Jakarta bersih dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dengan merelokasi PKL ke lokasi binaan yaitu Kota Intan dan bangunan lama milik Kemenkeu yang jaraknya beberapa ratus meter dari kawasan tersebut, dan saat ini terdapat 415 pedagang yang mendaftar untuk berjualan di lokasi binaan tersebut. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tua jangan khawatir lapak relokasi sepi pembeli. Sebab, lokasi baru tersebut akan diubah menjadi salah satu perlintasan utama pengunjung.

Puluhan PKL di Kawasan Kota Tua menolak direlokasi. Alasannya, mereka khawatir lokasi binaan (lokbin) yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepi pengunjung.

Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Sudin PPUKM) Jakarta Barat, Iqbal Idham mengatakan, pihaknya akan terus berupaya merelokasi PKL di kawasan Kota Tua ke lokbin. Upaya tersebut sebagai bagian dari penataan Kota Tua.

Baca juga : Ketua Bawaslu Ajak Mahasiswa Baru UAI Jadi Pemilih Dan Pengawas Yang Baik

“Kami ingin membangun Kota Tua sebagai destinasi nasional dan bahkan internasional, untuk itu relokasi pedagang harus dilakukan,” katanya.

Iqbal menuturkan, lapak PKL selama ini berada di pinggir jalan. Lapak mereka mengganggu lalu lintas. Diterangkannya, ada dua lokbin yang disediakan Pemprov DKI yang dapat dipilih para PKL. Yakni, Kota Intan dan Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan data, ada 415 PKL yang sudah mendaftar tertarik buka kios di Kota Intan yang hanya berjarak 400 meter dari kawasan Museum Fatahilah.

“Namun, yang aktif berjualan belum segitu (415). Tugas kami saat ini, terus mensosialisasikan maupun berdiskusi dengan peda[1]gang dan mengajak agar pedagang segera berjualan di lokbin, kami dorong terus,” ujarnya.

Baca juga : Ratusan Petani Tebu Sulsel Dukung Ganjar Jadi Presiden

Diakui Iqbal, tidak semua PKL setuju dipindahkan. Mereka tetap berjualan di Jalan Kunir, Cengkeh, dan lainnya. Tapi kini, sebagian sudah mendaftar ke lokasi pemindahan. Mereka mau masuk ke lapak lokbin.

Iqbal menyebut, sekitar 30 sampai 50 PKL yang menolak direlokasi. Mereka sempat berunjuk rasa menolak relokasi di Balai Kota DKI pada Jumat (23/9).

Iqbal membeberkan, ada tiga tuntutan para PKL menolak relokasi. Pertama, mereka menolak relokasi ke lokbin maupun Gedung Kemenkeu. Kedua, mereka ingin ditempatkan di lokasi yang layak dan ramai. Dan, mereka menuntut bisa berjualan di Jalan Kali Besar Barat.

Baca juga : Satgas Pengawalan DOB Verifikasi Kesiapan Kantor Gubernur Papua Tengah

Iqbal mengungkapkan, relokasi PKL ke lokbin Kota Intan sebenarnya pernah dilakukan pada 2018. Namun tak bertahan lama. Para PKL kembali ke jalanan karena merasa penjualannya sepi.

“Berangkat dari pengalaman itu, mereka berasumsi bahwa Kota Intan tidak mungkin rame. Begitu juga Gedung Kemenkeu,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.