Dark/Light Mode

Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Anies

Fraksi PDIP: Dari 23 Janji, Hanya 4 yang Tercapai

Kamis, 13 Oktober 2022 11:59 WIB
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (13/10). (Foto: Dede/RM)
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (13/10). (Foto: Dede/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (13/10). Fraksi PDIP menyoroti 23 janji politik Anies. Berdasarkan data dan paparannya, Fraksi PDIP  menilai hanya 4 janji politik Anies diberi warna biru. Sisanya, merah.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan, banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi. Gembong pun menyebut Anies sebagai Gubernur 0 persen.  

Baca juga : Biru Jangan Jadi Duri Dalam Daging

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Dipaparkan Gembong,  kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatilihur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.

Baca juga : KSP: Pemerintah Selalu Pastikan Akses Energi Yang Handal Dan Terjangkau

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).

"Selain itu,  jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," ujar Gembong.
 
Kemunduran yang dimaksud adalah menutup akses ke website anggaran (ebudgeting), video rapat tidak di-upload ke Youtube, menolak warga yang mengadu ke Balai Kota, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp 152 Miliar di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.

Baca juga : Mulai 1 November, Biaya Penumpang Pesawat Dari Bandara Changi Singapura Naik

"Selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," tandasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.