Dark/Light Mode

DPRD DKI Nilai Anggaran Banjir Tahun 2023 Rp 1,29 T Terlalu Kecil

Selasa, 1 November 2022 13:54 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). (Foto: Ist)
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat memimpin rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta menilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD tahun 2023 untuk penanganan banjir belum mumpuni. Perlu rasionalisasi agar anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan berjalan efektif.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencontohkan, tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” kata Pras saat rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).

Baca juga : Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2023 Tembus Rp 85,5 Triliun

Pemprov DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023. 

Anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun. Rinciannya, Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.

Baca juga : 30 Bus Listrik Siap Mengaspal Di IKN

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur anggaran tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ungkapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.