Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tekan Polusi, DKI Mau Perluas Ganjil Genap

Jumat, 2 Agustus 2019 14:04 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah). (Foto: Antara)
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo (tengah). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas aturan ganjil genap. Hal ini untuk menekan angka politan yang sebagian besar disumbangkan oleh asap kendaraan bermotor.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, kendaraan bermotor menyumbang hampir 75 persen dari polusi udara di DKI Jakarta berdasarkan hasil kajian.

Berita Terkait : Gaet Suporter Persija, Bank DKI Perluas Transaksi Non Tunai

"Pemprov DKI fokus bagaimana melakukan pengendalian lalu lintas, sehingga polutan yang dihasilkan transportasi bisa kita tekan dan kualitas udara lebih baik," kata Syafrin Liputo seperti dikutip dari Antara saat memberikan sosialisasi penerapan tilang elektronik, di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jumat (2/8).

Perluasan ganjil genap, kata dia, merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Apalagi saat ini tengah memasuki musim kemarau yang berdampak pada gas buang kendaraan yang memperparah polusi udara.

Berita Terkait : Masuk Pasar, Bank DKI Manjakan Pelaku Usaha Kecil Menengah

"Ganjil genap diperluas menjadi prioritas kita segera karena sekarang musim kemarau, dan itu berpengaruh gas buang kendaraan bermotor yang tidak langsung turun tapi berada di udara," ujarnya.

Namun, pihaknya masih melakukan kajian terkait waktu implementasi perluasan ganjil genap kendaraan bermotor di sejumlah wilayah DKI Jakarta. “Oleh sebab itu, untuk perluasan ganjil genap bisa dipercepat, tapi ini masih kajian karena segala sesuatu harus berdasarkan kajian yang komprehensif namun kita prioritaskan di musim kemarau," katanya.

Berita Terkait : Pak JK Merasa Gaji Wapres Tidak Cukup

Dia menambahkan bahwa sebelum benar-benar diberlakukan perluasan ganjil genap akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat luas.

"Setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI tentu melakukan tahapan. Pertama kajian komprehensif, kedua sosialisasi masif, dan ketiga implementasi," tukas Syafrin. [DIT]