Yuk, Ikut Uji Emisi Kendaraan Gratis

 Sebelumnya 
Kebijakan ketiga, terkait penge­naan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai PP 22/2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Denda Pajak ini menyasar pemilik kendaraan yang saat membayar PKB belum melakukan uji emisi.

Kendaraan yang belum melakukan uji emisi akan mendapatkan sanksi berupa denda koefisien dari nilai pajak yang harus diba­yarkan ketika pembayaran PKB. Untuk warga Jakarta dan daerah penyangga Ibu Kota yang ingin mengikuti UEA gratis ini dapat mendaftar melalui link https://ujiemisi.jakarta.go.id/.

Selain di Taman Margasatwa Ragunan, UEA akan digelar di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabu­paten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi secara serentak pada Senin (5/6).

Baca juga : Yuk, Ajak Anak-anak Ikut Imunisasi Gratis

Sejak 21 Februari, DLH DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya telah melakukan sosialisai dan uji kepatuhan hukum uji emisi kendaraan secara ran­dom di sejumlah ruas jalan. Uji kepatuhan akan dilaksanakan hingga 16 November 2023.

Melansir data DLH DKI Ja­karta, hingga saat ini jumlah tempat untuk uji emisi di Jakarta untuk roda empat mencapai 339 bengkel dengan jumlah teknisi sebanyak 901 orang. Sedangkan jumlah bengkel uji emisi roda dua di Jakarta sebanyak 107 bengkel, dengan teknisi berjum­lah 178 orang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKIJa­karta Justin Adrian mendukung program UEAyang diadakan Pemprov DKI. Menurut dia, program ini merupakan langkah awal dari upaya untuk menertibkan kendaraan yang menjadi salah satu sumber polutan.

Baca juga : Ganjar Wujudkan Keinginan Siswa SD Di Republik Anak Kenalan Magelang

“Namun jangan sampai event ini hanya sebatas seremonial saja. Harus ada tindak lanjut dengan penindakan yang tegas bagi pelanggar ke depan­nya,” kata Justin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai Solidaritas In­donesia (PSI) ini meminta, Pemprov DKI agar konsisten dalam mengatasi polusi udara. Namun Justin menekankan, per­masalahan ini tidak hanya bisa dilakukan satu pihak, tapi harus bergotong royong. Melibatkan berbagai Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI dan pihak terkait lain, salah satunya Polda Metro Jaya.

“Karena itu, Kepala SKPD itu harus diisi orang yang kom­peten dan bisa mengeksekusi permasalahan-permasalahan di Jakarta,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.