Dark/Light Mode

Penyaluran Bansos Akan Lebih Tepat Sasaran

Tenang, Penonaktifan NIK Tidak Ganggu Pilkada DKI

Kamis, 27 Juni 2024 06:50 WIB
Ilustrasi data kependudukan. (dok. Istimewa)
Ilustrasi data kependudukan. (dok. Istimewa)

 Sebelumnya 
Ia menyampaikan, surat pengajuan penonaktifan sudah dikirim ke Kemendagri sebagai instansi yang berhak melakukan penonaktifan.

“Ada 92 ribuan yang awal ini akan kita lakukan. Jadi ya minggu ini langsung dinonaktifkan,” ujar Budi.

Ia menyampaikan, NIK yang dinonaktifkan sementara tersebut dapat aktif kembali. Caranya, warga bersangkutan bisa datang ke posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat.

Baca juga : Menhan Amerika Dan Rusia Kasih Keterangan Berbeda

Budi menegaskan, penonakti­fan NIK tidak dilakukan secara asal. Petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga sebelum menonaktifkan NIK.

“Pemprov DKI Jakarta diberi­kan kewenangan untuk mengak­tifkan kembali, jadi tidak harus ke Kemendagri lagi,” imbuhnya.

Tak Ganggu Pilkada

Budi memastikan, program penonaktifan NIK ini tak ber­hubungan dengan Pemilihan Ke­pala Daerah (Pilkada) Jakarta.

Baca juga : Bengong, Tiba-tiba Dilamar Kekasih…

Sebab, basis data yang digu­nakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara penghapusan NIK baru menyasar orang yang telah wafat. Karena itu, Daftar Pe­milih Tetap (DPT) yang sudah ditentukan KPU tidak terganggu sama sekali.

“DPT yang sudah ditetapkan 8,3 juta sekian itu tidak berpengaruh. Kami nonaktifkan NIK itu tidak mempengaruhi DPT yang sudah ada, kecuali mereka yang sudah pindah. Mereka yang pindah harus sesuaikan dengan dimana mereka memilih sesuai KTP,” ujar Budi.

Budi mengatakan, pemilik NIK yang saat ini masuk dalam daftar antrean yang akan di­hapus bisa mengajukan sang­gahan ke Posko Dukcapil di kelurahan. Sehingga saluran as­pirasi masyarakat yang terdampak program penonaktifan NIK mendapat kanal yang tepat.

Baca juga : Di Pilpres: Amin Di Pilkada: Aman

“Dalam penonaktifan ini hak politik mereka yang terdampak kebijakan ini tidak terblokir. Jadi tetap aman,” pungkas Budi. DRS

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 11, edisi Kamis, 27 Juni 2024 dengan judul "PKS Usung Anies-Sohibul Di Pilkada DKI Universitas Paramadina Jadi Trending Topik"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.