Tenang, Penonaktifan NIK Tidak Ganggu Pilkada DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung Penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak berdomisili di Ibu Kota, pada pekan ini. Dampaknya penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, data kependudukan yang akurat bermanfaat mengu­rangi beban keuangan daerah. Karena, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya menyalurkan bansos kepada warga yang benar-benar berdomisili di Jakarta.

“Kita punya anggaran untuk bansos itu hampir 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bisa dibayangkan kalau kita salah sasaran salurkan bansos. Itu memengaruhi pembiayaan pem­bangunan kita,” kata Inggard saat kunjungan kerja di Gedung Dinas Dukcapil DKI Jakarta di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Senin (24/6/2024).

Baca juga : Menhan Amerika Dan Rusia Kasih Keterangan Berbeda

Karena itu, Inggard mendu­kung penuh kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tengah menjalankan program Penonaktifan NIK. Data kependudukan yang akurat sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pemban­gunan dalam APBD.

“Jangan sampai penduduk Jakarta terbebani oleh orang yang tidak tinggal di Jakarta atau disalahgunakan,” tutur Inggard.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani menye­butkan jenis program Bansos di Jakarta, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Ja­karta (KLJ), Kartu Anak Ja­karta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Nantinya penyaluran bansos akan sesuai nama dan alamat (by name by addres).

Baca juga : Bengong, Tiba-tiba Dilamar Kekasih…

Dengan banyaknya program bansos, lanjutnya, maka akurasi data kependudukan yang berkualitas sangat penting. Selain itu, akurasi data dibutuhkan untuk mengukur pendapatan pajak.

“Konsumsi warga memberikan pengaruh terhadap pendapatan DKI Jakarta,” ungkap Israyani dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Khotibi Achyar menilai, persoalan administrasi kependudukan merupakan ma­salah klasik, yang sudah menjadi perhatian sejak dahulu. Oleh karena itu, program penyisiran NIK warga Jakarta yang tak lagi berdomisili di Jakarta mutlak diperlukan.

Baca juga : Di Pilpres: Amin Di Pilkada: Aman

“Saya sangat setuju untuk ditertibkan. Jangan sampai pu­nya NIK Jakarta, dipakai di luar daerah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Dukcapil DKI Jakarta Jakarta telah mengajukan penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rinciannya, 81.119 NIK war­ga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, penonaktifan 92.493 NIK warga Jakarta tersebut dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.