Rapat Paripurna DPRD DKI Diwarnai Walk Out, Anggota Protes Jatah Bansos Dipotong

RM.id  Rakyat Merdeka - Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025), memanas. Sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi memilih walk out saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Aksi tersebut terjadi setelah beberapa anggota menilai rancangan anggaran yang disampaikan oleh Badan Anggaran tidak mencerminkan hasil pembahasan di tingkat komisi, serta tidak mewakili aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Ketegangan memuncak setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda APBD 2026. Salah satu poin yang paling dipersoalkan ialah penghapusan subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar yang sebelumnya ditujukan bagi warga miskin.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyuarakan penolakannya secara tegas.

“Saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar itu harusnya jangan dilakukan,” ujar Lukmanul dalam sidang paripurna.

Baca juga : GKR Hemas Soroti Program MBG Hingga Aksi Premanisme Di Daerah

Ia juga menilai alasan pemerintah yang menyebut subsidi dikurangi karena masyarakat tidak meminati komoditas tertentu tidak benar. Selain soal subsidi pangan, Lukmanul juga menyoroti rencana pemerintah daerah untuk berutang sebesar Rp 2,2 triliun yang dinilai berisiko.

“Soal rencana dan niatnya untuk berhutang Rp 2,2 triliun. Saya tidak setuju, Bapak. Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada return-nya nanti menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Penolakan juga datang dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anggota Fraksi PSI Josephine Simandjuntak menilai alasan pemerintah menghapus subsidi pangan sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai fakta di lapangan.

“Saya melihat APBD ini agak kurang. Saya setuju sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita, dikurangi, Pak. Dengan alasan yang tidak masuk akal,” ujar Josephine.

Baca juga : RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2026

Menurutnya, masyarakat bukan tidak menyukai produk pangan bersubsidi, tetapi kesulitan dalam mengaksesnya.

"Dan kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu. Yang tidak dimengerti sama mereka adalah mengakses pangan murah ini yang tidak didapat sampai detik ini dengan mudah,” ucapnya.

Josephine juga menyoroti penurunan alokasi anggaran sosial dan hibah yang dinilai tidak seimbang.

“Alokasi dana sosial kita itu diturunkan dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 655 miliar. Itu diturunkan Rp 300 miliar. Dimasukkan ke sini, bagi saya itu tidak masuk akal, Pak,” katanya lagi.

Baca juga : Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Ternyata Lebih Besar Dari DPR

Ketegangan berujung pada aksi walk out dari beberapa fraksi yang menolak pengesahan Ranperda APBD 2026. Mereka menilai proses pembahasan dan pengesahan dilakukan terburu-buru dan tidak transparan. Meski begitu, Ketua DPRD DKI Jakarta tetap melanjutkan rapat dan mengetok palu pengesahan Ranperda APBD 2026 

Ranperda APBD 2026 merupakan rancangan anggaran tahunan yang mengatur arah kebijakan keuangan daerah. Salah satu fokus utama masyarakat Jakarta ialah subsidi pangan murah, yang selama ini membantu warga berpenghasilan rendah.

Jika benar terjadi penghapusan atau pengurangan subsidi tersebut, kebijakan itu dikhawatirkan akan berdampak pada peningkatan angka stunting dan menurunkan ketahanan pangan masyarakat miskin di Jakarta.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.