Jaga Raihan WTP, DPRD DKI Minta Dinas Selektif Dalam Lelang Proyek

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Sardi Wahab meminta seluruh Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih selektif dalam menentukan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, penetapan pemenang proyek tidak boleh semata-mata berpatokan pada penawaran harga terendah, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas serta kemampuan perusahaan pelaksana.

“Saya hanya mengacu kepada kualitas pekerjaan. Jangan nanti dikorbankan kualitas proyek hanya karena harga penawaran yang terlalu rendah,” ujar Sardi dalam rapat pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Anggota Fraksi Golkar ini mengaku menerima banyak laporan dari kalangan pengusaha terkait proses pengadaan melalui sistem elektronik yang memungkinkan perusahaan dengan penawaran jauh di bawah harga perkiraan justru memenangkan tender.

Baca juga : 3 PMI Dianiaya di Malaysia, DPR Minta Pemerintah Beri Perlindungan Hukum

Menurut Sardi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan pada pelaksanaan proyek. Bahkan, bukan hanya menurunkan kualitas pekerjaan, tetapi juga berisiko menimbulkan persoalan hukum.

“Kalau dalam kurun waktu tiga atau empat bulan pengerjaan itu rusak, tentu membutuhkan anggaran lagi. Tapi lebih dari itu, risikonya lebih besar jika berpotensi adanya temuan dari penegak hukum,” bebernya.

Anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mencontohkan pengalaman pada sejumlah proyek di masa lalu yang dimenangkan dengan harga sangat rendah, namun akhirnya bermasalah saat pelaksanaan.

Karena itu, dia meminta perangkat daerah tidak hanya berpatokan pada harga terendah dalam menentukan pemenang tender.

Baca juga : Wakil Ketua DPRD DKI Minta BUMD Harus Jadi Penyumbang PAD

“Jangan sampai pemenang proyek hanya ditentukan karena harga terendah. Harus dilihat juga kesiapan perusahaan yang mengerjakan. Karena hal itu memiliki risiko hukum,” tegasnya.

Sardi menilai, Kepala Dinas memiliki peran penting untuk memastikan proyek pemerintah dikerjakan kontraktor yang benar-benar memiliki kapasitas dan kompetensi. Selain meneliti aspek administrasi, dia meminta dilakukan pengecekan langsung terhadap kondisi perusahaan calon pelaksana proyek.

“Dicek juga kantornya ada atau tidak, peralatannya ada atau tidak, insinyurnya ada atau tidak. Jangan hanya membaca di atas kertas. Harus turun ke lapangan,” katanya.

Menurut Sardi, kualitas proyek pemerintah akan sangat menentukan kualitas pembangunan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. Karena itu, mutu pekerjaan tidak boleh menurun akibat pemilihan kontraktor yang tidak kompeten.

Baca juga : Di Rakorwil, Kaesang Minta Kader PSI Papua Barat Daya Lengkapi Struktur

Dia juga mengaitkan persoalan kualitas proyek dengan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“DKI Jakarta sudah mendapatkan WTP. Ini harus kita pertahankan. Jangan sampai hari ini kita mendapatkan WTP, tetapi pada 2026 justru tidak mendapatkannya lagi karena kualitas pekerjaan yang tidak baik,” ujarnya.

Sardi berharap seluruh jajaran perangkat daerah lebih berhati-hati dalam proses pengadaan dan pengawasan proyek, sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dan opini WTP dari BPK dapat kembali dipertahankan pada tahun mendatang.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.