PSBB, Ombudsman Minta Pemprov DKI Hentikan Sementara Pekerjaan Kontruksi di Jakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan pekerjaan konstruksi, termasuk pembuatan saluran kabel bawah tanah. Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, mengatakan, pekerjaan konstruksi itu berpotensi mengganggu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

“Seharusnya seluruh pekerjaan proyek yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 harus ditangguhkan terlebih dahulu. Sebab, pekerjaan yang dilakukan tersebut melanggar aturan PSBB dan berpotensi terganggunya layanan kepada masyarakat yang saat ini diminta pemerintah untuk tetap di rumah saja. Saya heran, kenapa proyek infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 masih terus berjalan,”ujar Teguh, Sabtu (11/4).

Teguh menambahkan, pekerjaan itu berpotensi mengganggu program pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jika sampai kabel listrik atau fiber optic putus, layanan kepada masyarakat akan terganggu. Padahal, ketersediaan listrik dan internet saat ini sangat vital dalam menunjang kegiatan masyarakat di rumah.

Baca juga : Besok, PMI Lakukan Penyemprotan Disinfektan Besar-Besaran di Jakarta

“Jika pembangunan proyek infrastruktur yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 untuk sementara waktu, pemerintah berpotensi melakukan mal administrasi. Karena pekerjaan tersebut melanggar PSBB yang dibuat pemerintah,”pungkas Teguh.

Meski sudah ada PSBB, beberapa kontraktor infrastruktur di Jakarta tetap beraktivitas seperti biasa. Contohnya saja kegiatan konstruksi yang dilakukan kontraktor Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta (6 Ruas Jalan Tol). Pengerjaan jalan tol itu masih berlangsung dengan menggunakan alat berat. Bahkan, penggunaan alat berat yang dilakukan kontraktor jalan tol tersebut berpotensi memutuskan kabel listrik dan telekomunikasi yang tertanam di sepanjang ruas jalan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Muhammad Arif Angga, membenarkan, ada beberapa proyek infrastruktur yang masih jalan. Angga menjelaskan, anggota APJATEL sudah berkoordinasi dengan pelaksana operasional pembangunan jalan tol tersebut. Namun, karena ada program PSBB dan work from home yang dicanangkan pemerintah, koordinasi dan perbaikan kabel yang rusak saat ini sedikit merepotkan.

Baca juga : Dukung PSBB, KAI Bantu Angkut Telur Dari Blitar Ke Jakarta

Kata Angga, jika dalam kondisi normal, perbaikan kabel yang putus akibat konstruksi pembangunan infrastruktur akan mudah dilakukan. Namun, di saat tanggap daruat, perbaikan infrastruktur telekomunikasi yang rusak membutuhkan waktu lebih lama. Oleh sebab itu, APJATEL meminta agar pemerintah menghentikan sementara konstruksi proyek infrastruktur tersebut.

“Saat ini, seluruh operator telekomunikasi mengalami kendala untuk melakukan perbaikan infrastrukturnya. Saya khawatir jika pekerjaan konstruksi tersebut akan memutus kabel fiber optic anggota APJATEL. Jika putus, tim kita harus menyambungkannya. Itu tidak mudah di saat PSBB seperti saat ini. Untuk melakukan recovery jaringan yang putus kita juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal,”papar Angga.

Angga menyatakan, penggunaan alat berat dalam pengerjaan 6 Ruas Jalan Tol berpotensi memutus kabel infrastruktur yang tertanam di sepanjang lajur tersebut. Angga mengatakan, ada beberapa operator penyedia jasa telekomunikasi mengalami putus kabel fiber optic-nya pada proyek konstruksi 6 Ruas Jalan Tol tersebut di masa PSBB. Salah satu operator yang sudah secara resmi melapor kepada APJATEL adalah Moratel. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.