Gerebek Lumpur Nggak Ngefek Cegah Banjir

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksi dalam beberapa hari ke depan Jakarta berpotensi diguyur  hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

Tetapi sayangnya, Pemprov DKI Jakarta belum terlihat memiliki terobosan untuk mengantisipasi tersebut. ‘’Tidak ada terobosan antisipasi banjir,’’ungkap Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Buktinya, lanjut Nirwono, saat hujan sedang, pekan lalu, sebagian Jakarta sudah banjir.  Jika intensitas hujan kian tinggi, diprediksi akan terjadi banjir seperti awal tahun lalu. “Warga yang tinggal di kawasan rawan akan tetap terkena banjir. Bahkan bisa lebih parah, karena tidak ada antisipasi signifikan,” ujar Nirwono.

Baca juga : Naik 23 Persen, Penjualan Ritel PTPN Group Nggak Kena Efek Pandemi

Nirwono menyinggung program pengerukan waduk dan sungai bernama Gerebek Lumpur. Program ini dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.  Menurutnya, program itu bukan hal baru. Itu program biasa yang sudah sering dilakukan sebelum kepemimpinan Gubernur Anies.

Diingatkan Nirwono, walaupun terus dikerjakan setiap tahun, banjir masih akan terus terjadi. Sebab, selama ini penanganannya tidak menyentuh akar masalah banjir. “Ngeruk sedimentasi lumpur itu, hujan ataupun tidak hujan memang harus dilakukan. Dampaknya bagi penanganan banjir tidak signifikan,” tambahnya.

Nirwono menuturkan, Anies tak boleh lagi bersantai menyiapkan pencegahan bahaya banjir. Banjir pekan lalu itu masih tahap pemanasan. Jika tak ingin banjir besar pada Desember atau Januari tahun depan, Anies kudu melakukan banyak hal dari sekarang karena warga menunggu program unggulannya.

Baca juga : Indonesia Butuh Terobosan Baru Untuk Hadapi Resesi

Pemprov DKI Jakarta harus berani membebaskan lahan dan merelokasi permukiman warga yang berada di bantaran kali. Inilah yang tidak dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies dalam tiga tahun terakhir.

Kemudian merevitalisasisitu, danau, embung, waduk, merehabilitasi saluran air, dan memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) untuk daerah resapan.

Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike juga menilai, Pemprov DKI Jakarta tak punya konsep dalam menghadapi banjir. Dia mencontohkan, konsep  naturalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) Sudirman-Karet.

Baca juga : Aturan Baru Sepeda, Nggak Semua Wajib Pake Helm

Program ini tidak memiliki fungsi mengendalikan banjir. Kawasan tersebut sudah memiliki sungai yang lebar dan tidak rawan banjir. “Pemprov DKI harusnya menggusur permukiman warga di sepanjang bantaran kali yang kumuh dan menjadi penyebab banjir. Kalau mau menambah RTH atau ruang interaksi berupa taman, bangun di tengah permukiman penduduk, bukan di pinggir sungai,” kritiknya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan, Pemprov DKI tak memiliki terobosan. Pembenahan sungai atau naturalisasi yang digadang-gadang pun, tidak banyak dilakukan. Pada intinya, naturalisasi atau normalisasi tetap harus merelokasi permukiman di bantaran kali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.