Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tiang Monorel Disorot

Bang Yos Tunjuk LRT-nya Ahok

Minggu, 25 Oktober 2020 06:33 WIB
Tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Foto: Istimewa)
Tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah 16 tahun mangkrak, tiang monorel kembali jadi sorotan. Rame desakan agar semua tiang monorel itu dibongkar. Sutiyoso alias Bang Yos, eks Gubernur DKI sekaligus perancang proyek monorel pun, bersuara. Bang Yos lantas membandingkan monorel dengan proyek Light Rail Transit (LRT) yang digagas di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Sejumlah politisi di DPRD DKI yang pertama kali meramaikan lagi soal proyek monorel mangkrak ini. Puluhan tiang yang berdiri di sepanjang Jalan Asia Afrika dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, dianggap mengganggu keindahan kota. Karena proyek itu sudah 16 tahun mangkrak, kalangan DPRD meminta Gubernur Anies Baswedan membongkarnya. 

Bang Yos tidak masalah dengan usulan sejumlah politisi dari Kebun Sirih. Dia setuju saja, kalau memang Anies ingin mencopot proyek yang digagasnya pada 2004 lalu. Namun, pencopotan itu, kata Bang Yos, ada konsekuensinya. 

Baca juga : Benny Tjokro Cari Teman Di Penjara

Apa itu? Pemprov DKI, lanjut dia, harus ganti rugi ke PT Jakarta Monorail (JM). Nilai ganti ruginya harus dihitung oleh tim independen. “Sebaiknya pemda bongkar tuh tiang-tiang kalau memang tidak dilanjutkan,” kata Bang Yos, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin. 

Meskipun setuju dibongkar, Bang Yos tidak menutupi kekecewaannya. Mengingat, proyek yang digagasnya itu, sudah mangkrak selama 16 tahun. Sudah 6 kali ganti gubernur, proyek monorel hanya sebatas tiang-tiang pancang saja. Padahal, Bang Yos yakin, monorel ini sangat efektif mengatasi kemacetan di daerah blue line serta green line. 

Terpenting, dalam proyek monorel ini, kata Bang Yos, tidak ada duit Pemda atau pemerintah pusat yang keluar. “Proyek ini murni investasi swasta. Bohong tudingan bahwa ini proyek ada korupsinya. Boleh diperiksa, satu rupiah pun, dana DKI tidak ada yang keluar untuk proyek ini,” cetusnya. 

Baca juga : Halal: Kenapa Kalah Dari Brasil?

Bang Yos malah membandingkan proyek monorel dengan LRT-nya era Ahok. Beda dengan Monorel, LRT itu memakan APBD yang cukup besar. Namun manfaatnya tidak cukup dirasakan warga Ibu Kota. “LRT jaraknya pendek. Biayanya triliunan rupiah. Pakai APBD dan operasinya disubsidi pemprov. Subsidinya besar lagi. Silakan rakyat menilai,” kritiknya. 

Saat masih menjadi Gubernur DKI, Ahok sempat menyindir proyek monorel ini. Ahok menyebut, tiang-tiang monorel bakal jadi monumen. “(Aset yang sudah terbangun) Nggak bisa disita juga, karena tiang punya Adhi Karya. Kalau kita mau pakai, ya bayar. Tapi, saya jamin nggak akan dibongkarlah. Mungkin dijadikan monumen terjadi penipuan,” seloroh Ahok, waktu itu. 

Di tahun 2013, sempat ada titik terang terkait proyek Monorel. Ada investor China yang sepakat menggelontorkan dana 1,5 miliar dolar Amerika, atau senilai Rp 20 triliun ke PT JM. Penandatanganan kesepakatan kerjasama itu disaksikan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Xi Jinping di Shangrila Hotel, Jakarta. “Adanya investor China itulah makanya Pak Jokowi yang saat itu jadi gubernur DKI melakukan ground breaking di Kuningan, Jakarta,” kisahnya. 

Baca juga : Rp 65 Miliar Dan Kapitalisme Politik

Apa tanggapan Pemprov DKI? Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria bakal mengevaluasi terlebih dulu. Apalagi sudah enam gubernur, proyek ini masih jadi polemik. “Monorel ini, sejak Bang Yos hingga Pak Djarot dan sekarang Pak Anies. Pak Gubernur bakal menyikapi dengan baik,” imbuhnya. 

Dia sadar, menuntaskan proyek ini tidak mudah. Karena ada keterlibatan BUMN Karya yang membentuk badan usaha bersama dengan investor. Sehingga harus ada keputusan yang adil. “Nanti Pak Anies mengundang seluruh jajaran terkait, untuk mencari solusi yang terbaik seperti apa. Tentu yang terbaik untuk semuanya,” kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Masukan DPRD juga bakal didengar. Karena masukan anggota dewan itu patut dipertimbangkan. “Semuanya boleh memberikan masukan, saran, usul yang konstruktif. Nanti pemerintah mengambil kebijakan yang terbaik untuk semuanya,” ujar Riza. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.