Dark/Light Mode

Uang Kopi Dan Buruh Elite

Minggu, 11 Oktober 2020 05:13 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah DPR mengesahkan UU Cipta Kerja apakah uang kopi, uang dengar dan uang lain-lain yang jumlahnya sangat banyak itu, masih akan eksis?

Ini pertanyaan dan persoalan utamanya. Karena, sejauh ini, pungutan liar dan korupsi masih menempati urutan atas hambatan investasi di Indonesia.

Masalah tenaga kerja, yang sekarang sedang ramai, masih berada di bawah korupsi, pungli dan sejenisnya. Itu problem kronis dan menahun yang menghantui para investor.

UU Ciptaker berusaha meminimalisir itu. Mengurangi pihak-pihak yang mencari uang dari izin dan sejenisnya. Mengurangi tanda tangan. Meminimalisir meja yang harus dilewati. Menghindari pihak-pihak yang berprinsip “kalau bisa dibikin susah kenapa harus dipermudah!”

Berita Terkait : Vaksinasi Jangan Gaduh

Semangatnya bagus-bagus saja. Oke. Bahkan, beberapa menteri berani mematok target setelah UU Ciptaker disahkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, misalnya, meyakini, investasi Rp 300 triliun yang selama ini mangkrak di kementeriannya, akan berputar lagi.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan kabar optimistis.  Dia menyebut sudah ada 153 perusahaan yang siap berinvestasi di Indonesia setelah UU Ciptaker disahkan.

Hanya saja, kita juga tahu, berapa banyak UU atau peraturan yang sangat jelas dan bagus di Indonesia yang akhirnya melempem di lapangan.

Berita Terkait : Merawat Ingatan

Kurang apa UU mengenai anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), bahkan sampai masuk TAP MPR, tapi KKN masih saja merajalela. Kurang apa Satgas Sapu Bersih Saber) Pungli, tapi pungli masih saja terjadi.

Saking banyaknya UU yang hebat-hebat itu, ada anekdot bahwa negara lain kalau ke bulan menggunakan pesawat ruang angkasa, kalau Indonesia bisa ke bulan dengan cara yang sederhana: menumpuk buku-buku peraturan dan UU yang tingginya bisa sampai ke luar angkasa!

Peraturan yang baik, detil dan jelas, adalah satu soal. Implementasi di lapangan adalah soal lain yang tak kalah pentingnya.

Kalau buruh bisa diatur sangat detil di UU Ciptaker, lalu bagaimana dengan mereka yang menerima uang kopi sampai uang yang nilainya bisa membeli pabrik kopi?

Berita Terkait : Jangan Ada Suara Tersumbat

Kalau sekarang beberapa izin “diambil alih” pemerintah pusat apakah akan ada resentralisasi? Atau kasarnya, kalau kemarin yang bermain di daerah, sampai ada istilah raja-raja kecil, apakah sekarang ada potensi justru Pusat yang bermain?

Jangan sampai “buruh-buruh elite” yang berdasi, yang punya kemampuan mengatur segalanya, justru menjadi hantu yang meneror investor.

Kalau buruh bisa diatur secara detil dalam UU, apakah para buruh berdasi ini bisa diatur dan dikendalikan juga? Apakah KPK yang sudah lemah bisa menjangkau mereka?

Kalau tidak, jangan salahkan buruh kalau mereka merasa diperlakukan tidak adil.(*)