Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Bagaimana besar dan luasnya demo menolak revisi UU KPK akhir tahun lalu, toh akhirnya “normal-normal” saja. DPR yang sekarang dikritik keras, ya, akan begitu-begitu saja. Dari dulu.
Kalau sekarang ada demo menolak UU Cipta Kerja, apakah akan seperti itu juga akhirnya? Bisa jadi. Karena, bangsa ini cepat lupa. Daya ingatnya pendek. Staminanya kurang kuat.
Apalagi sekarang DPR sedang reses setelah mengesahkan UU Cipta Kerja, mereka tidak ada di tempat. Ada yang mengunjungi Dapil, menemui konstituen, ada yang bersama keluarga. Ada yang berlibur, membantu anak kurang mampu, dan sebagainya.
Atau, mungkin ada juga yang sambil tersenyum menonton film komedi klasik “Kejarlah Daku Kau Kutangkap”. Atau, ada yang memantau hasil kerja mereka yang sekarang menimbulkan kehebohan: UU Ciptaker.
Baca juga : Jangan Ada Suara Tersumbat
Suasana semakin tumpang tindih dan cepat berlalu karena isu yang hadir sangat beragam. Silih berganti.
Kemarin ada isu PKI, lalu ada isu dana Rp 22 triliun untuk “menambal” Asuransi Jiwasraya, pilkada serentak, atau Corona yang terus menaik. Isu-isu itu berganti atau diganti.
Kalau sekarang isu UU Cipta kerja membuat Demokrat dan PKS mendapat citra positif, karena menolak UU tersebut, belum tentu citra ini akan awet. Kalau ada isu lain beberapa hari atau minggu ke depan, dua partai ini bisa saja berada di pihak yang dikritik.
Sebaliknya, tujuh fraksi DPR yang sekarang dihujat karena menyetujui UU Ciptaker, bisa saja akan mendapat poin positif beberapa bulan ke depan. Entah dengan isu apa mereka bisa membalikkan keadaan.
Baca juga : Menghentikan Potensi Korup
Wajar kalau kemudian Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, usai pengesahan UU Cipta Kerja dengan yakin mengatakan: kalau memang tidak suka, di pemilu nanti rakyat tidak perlu memilih lagi partai politik maupun anggota DPR yang tak dipercayanya.
Itu nanti. Empat tahun lagi. Masih akan banyak isu-isu yang hadir. Silih berganti. Peran antagonis dan protagonis pun bisa berubah-ubah.
Apa yang terjadi hari-hari ini, juga bisa hilang bersama datangnya isu lain. Apalagi kalau kemudian menjelang pemilu ada yang menyumbang sembako, atau kursi untuk rapat RT, atau melancarkan “serangan fajar” di injury time, maka semuanya seolah beres. Dalam sesaat.
Menolak Lupa, atau Merawat Ingatan masih menjadi persoalan bangsa ini. Persoalan bagi rakyat. Juga parpol, DPR dan elite politik.
Baca juga : Siapa Tahu KPK Berotot Lagi
Para wakil rakyat dan elite politik seolah berjarak dan main kucing-kucingan dengan rakyat. Dalam setahun ini, dua tiga kali mereka didemo secara besar-besaran karena meloloskan UU yang dinilai kurang aspiratif.
Apakah dalam empat tahun ke depan akan ditemukan vaksin dan obat untuk memperkuat daya ingat rakyat? Apakah akan ada obat untuk membuat parpol aspiratif dan konsisten membela rakyat?
Belum ada yang pasti. Lihat saja nanti. 2024. Masih “lama”. Atau, paling cepat, Desember 2020. Di pilkada serentak. Apakah rakyat akan memberi hukuman? Atau, sama seperti sebelum-sebelumnya: lupa.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
