Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Antisipasi Klaster Pilkada

Anies Perlu Batasi Warga Depok Dan Tangsel Ke DKI

Rabu, 9 Desember 2020 07:05 WIB
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (Foto: Dok RM)
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (Foto: Dok RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu membatasi pergerakan warga Depok dan Tangerang Selatan (Tangsel) masuk ke ibukota. Hal itu untuk mengantisipasi potensi penyebaran Corona dari klaster Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

Saran itu disampaikan Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. Dia menilai, penerapan protokol kesehatan di Pilkada sangat lemah. Salah satu buktinya, banyak calon kepala daerah yang terpapar virus Corona.

Dicky memprediksi, usai pencoblosan hari ini, jumlah kasus positif bakal bertambah. 

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan langkah antisipatif untuk membatasi pergerakan masuk orang ke Jakarta, terutama dari Depok dan Tangsel,” ujar Dicky kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu, Dicky mendorong Pemerintah Daerah meningkatkan jumlah tes pasca pencoblosan agar kasus baru bisa cepat ditemukan. Sehingga, potensi penyebaran bisa terkendali.

“Virus ini tidak pandang bulu. Masifkan testing supaya terdata semuanya. Jangan hanya andalkan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Percuma 3 M kalau kondisi sedang tidak terkendali seperti ini,” tegas Dicky.

Baca juga : Lebih Aman Ngantor Bawa Bekal Makanan

Selain membatasi pergerakan orang, Dicky menyarankan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan langkah antisipasi lainnya. Yakni, bersiap-siap menarik rem darurat, seandainya muncul klaster Pilkada di Depok dan Tangsel. Sebab, pergerakan orang dari dua daerah itu ke Jakarta setiap hari sangat tinggi.

“Sekarang ini masuk tahap kritis. Ruang rawat inap dan ICU sudah mulai penuh. Kalau ada ledakan kasus, bakal tidak tertampung. Menarik rem darurat merupakan kebijakan paling rasional,” terangnya. 

Daerah Rawan Meningkat

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengungkapkan, terjadi peningkatan jumlah daerah dengan status rawan tinggi Covid-19 menjelang hari pemungutan suara.

Afifudin menyebutkan, ada 62 kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan tinggi Covid-19, meningkat 12 daerah dari September. Tercatat, ada 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilgub masuk kategori rawan tinggi. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melaporkan Kota Depok menjadi wilayah dengan potensi penyebaran Covid-19 tertinggi se-Indonesia. Laporan itu tertuang dalam Indeks Kerumunan Massa dan Keterpaparan Virus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19 milik IDEAS.

“Dari indeks yang kami formulasikan, didapatkan bahwa pilkada Depok menempati urutan pertama wilayah yang paling rawan dalam penyelenggaraan pilkada 2020 dengan angka indeks 64,90 poin,” ujar peneliti IDEAS, Fajri Azhari.

Baca juga : Cegah Klaster Perkantoran, ASN Pemkot Tangerang Kembali Jalani WFH

Di urutan kedua, Kota Surakarta dengan angka indeks 62,90 poin. Berikutnya, Bandar Lampung (51,04 poin), Kota Banjarmasin (47,19 poin), dan Kota Surabaya (46,58 poin). Selanjutnya, di posisi keenam ada Kota Magelang (43,25 poin). Kemudian, Kota Medan (42,69 poin), Kota Makassar (40,84 poin), Kota Semarang (38,33 poin) dan Kota Tangerang Selatan terkait wilayah dengan potensi penyebaran Covid-19.

Fajri menjelaskan, angka indeks tersebut diformulasikan dari beberapa data yang diolahnya. Yakni, data daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), data luas wilayah, dan jumlah penduduk per daerah yang melakukan pilkada. Data ini lalu diintegrasikan dengan data kasus aktif dan kasus meninggal akibat Covid-19 per daerah pilkada. 

IDEAS memberikan rekomendasi kebijakan penarikan rem darurat bagi seluruh Pemerintah Daerah yang menggelar pilkada. 

“Jika terdapat lompatan kasus keseharian, Pemda perlu menarik rem darurat atau kembali ke era PSBB ketat dengan pelaksanaan yang tegas,” sarannya.

Apabila kebijakan itu tidak dilaksanakan, Fajri khawatir, tempat pelayanan kesehatan akan penuh dan tidak bisa menampung pasien Covid-19.

Jabar Waspada

Baca juga : Kader Demokrat Jangan Lengah, Apalagi Tidur

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyebut, ada enam daerah di Jabar masuk level kewaspadaan zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19 pekan ini. Dua di antaranya, Kota Depok dan Kabupaten Karawang.

“Dengan masuknya Depok dan Karawang sebagai zona merah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memberikan status siaga,” kata Emil.

Emil mengatakan, pihaknya semula ingin mengetes Corona terhadap semua calon pemilih. Sayangnya, rencana itu tidak terealisasi karena alat tes tidak mencukupi. Akhirnya, hanya petugas yang menjalani pengetesan Covid-19.

“Jangan lama-lama melakukan proses di TPS. Saya sudah instruksikan agar melakukan e-rekap menghitung suara,” ujar Emil. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.