Dark/Light Mode

Mau Interpelasi Banjir

PSI Ditanduk Banteng

Sabtu, 27 Februari 2021 07:14 WIB
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Banjir yang melanda Ibu Kota pekan lalu dijadikan senjata oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tengah mendorong penggunaan hak interpelasi untuk Anies. Namun, niat PSI ini sepi dukungan fraksi lain. PDIP yang juga "sekandang" dengan PSI memilih menanduk PSI.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menyatakan, penggunaan hak interpelasi perlu dilakukan karena pihaknya menilai Anies lemah mengatasi banjir di Ibu Kota. PSI juga menganggap Anies cuek saat diminta menjelaskan penyebab banjir oleh DPRD. "PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir,” ucapnya.

Untuk menggolkan niatnya, PSI membuka komunikasi dengan fraksi lain. Pimpinan DPW PSI DKI juga berkomunikasi dengan pimpinan partai lain di Jakarta. Sebab, kursi PSI di DPRD tidak mencukupi. Untuk mengajukan usulan itu, dibutuhkan tanda tangan 15 anggota Dewan dan lebih dari 1 fraksi. Sedangkan jumlah anggota PSI hanya 8 orang. 

Berita Terkait : PSI Mau Interpelasi Anies, PDIP Masih Mikir-mikir

Namun, bukannya mendapat dukungan, niat PSI itu malah mendapat cibiran. PDIP, yang selama ini keras terhadap Anies, juga tidak setuju dengan ide interpelasi. PDIP justru mengkritik keinginan PSI itu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan, dalam mengatasi banjir, pihaknya lebih memilih melakukan evaluasi bersama dinas terkait, yang bertanggung jawab atas masalah teknis di lapangan. "Dalam konteks ini, kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujar Gembong. 

Menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Sehingga, tidak perlu sampai memanggil Anies. Cukup memeriksa secara lebih mendalam soal eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan. "Siapa sih yang tidak eksekusi ini. Saya khawatir misalkan penanganan banjir ini jangan-jangan kepala dinasnya nggak berani mengeksekusi," ucap anggota Komisi D DPRD DKI itu.

Berita Terkait : Persoalkan Banjir, PSI Mau Gulirkan Hak Interpelasi Untuk Anies

Dia menegaskan, tupoksi eksekusi penanganan banjir dijalankan SKPD. Jadi, percuma saja memanggil Anies. "Soal-soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja," cetusnya.

Fraksi Golkar DPRD DKI juga ogah ikut langkah PSI. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco bahkan menuding, PSI tengah mencari panggung. "Ini orang belum kerja kok sudah minta interpelasi. Objektif lah. Pokoknya, Golkar tidak akan dukung," tegasnya.

Fraksi PKS menolak lebih keras. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin menuding, PSI sekadar pencitraan. Tindakan PSI cenderung mengesampingkan keberhasilan Anies mengurangi banjir.
 Selanjutnya