Basuki Bicara Keras

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bicara keras soal penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Daerah. Menurutnya, menangani banjir tidak bisa hanya dengan membuat kolam serapan dan pompa sedot air.

Dalam sepekan terakhir, hujan deras melanda Jakarta dan kota penyangga. Seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok. Sebelumnya, banjir besar juga menghantam Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Akibat banjir di beberapa daerah ini, pemukiman warga hingga ruas jalan terendam. Ada bandara, stasiun, terminal, lumpuh. Alhasil, aktivitas perekonomian masyarakat lumpuh. Masyarakat pun berbondong-bondong mengungsi.

Baca juga : Gagal Tangani Banjir, Anies Bisa Terancam Di 2024

Kondisi tersebut sangat disayangkan Basuki. Apalagi, banjir terjadi hampir setiap tahun di musim penghujan. Dia pun mengkritik penanganan banjir selama ini.

“Penanganan banjir cuma dilakukan yang sifatnya teknikal. Seperti membuat kolam dan pompa. Padahal, ini kan memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar,” kritik Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Webinar Nasional Dewan Sumber Daya Air (SDA) bertajuk Kenapa Banjir? Kamis (18/2).

Menurut dia, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, namun tetap ada kelemahannya. Yaitu memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang.

Baca juga : Jakarta Banjir, TransJakarta Hentikan Sementara Operasional Koridor

“Ketika parameter rancangannya berubah dan terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal,” sambar Basuki.

Menteri dua periode itu menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Caranya, melalui kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Sementara sampai saat ini, pendekatan kebijakan penanganan banjir yang dilakukan masih sektoral.

Cuma menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. “Akibatnya, terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain. Sedangkan penyebab timbulnya banjir dilupakan hingga tidak teridentifikasi,” cetusnya.

Baca juga : Musuh Anies Masih Tiarap

Basuki menekankan, pentingnya menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan kepada suatu visi dan tujuan bersama. Jika hal itu tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. “Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai,” tambah menteri jebolan Universitas Gadjah Mada itu.

Menurut Basuki, jumlah air pada dasarnya selalu cukup. Bila ada kelebihan atau kekurangan air di suatu tempat, maka ada manajemen pengairan yang salah. “Jadi, kalau kekeringan atau justru kebanjiran, pasti manajemen airnya ini ada yang tidak baik,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.