17 Jabatan Kadis Kosong, Birokrasi Di DKI Pincang

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera menunjuk anak buahnya untuk mengisi Kekosongan 17 jabatan Kepala Dinas (Kadis). Sebab, masalah itu kini telah membuat kinerja birokrasi pincang atau tidak optimal di dalam memberikan layanan kepada warga Ibu Kota.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho menilai, peran Kadis sangat penting. Terutama untuk fungsi manajerial dan penganggaran. Kekosongan jabatan yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tidak akan optimal memberikan kinerja. Sebab, Plt, tidak memiliki kewenangan seperti Kadis.

Plt tidak bisa melakukan pergeseran PNS untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kinerja birokrasi pasti terhambat atau berjalan di tempat.

Baca juga : KAI Gaet Trisakti Kembangkan Kawasan Stasiun Di DKI Jakarta

“Kami menerima banyak keluhan terkait layanan Pemprov DKI. Penyelesaiannya business as usual. Mereka saling lempar tanggung jawab ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain,” ungkap Teguh, Selasa (25/05).

Selain soal jabatan, lanjut Teguh, Plt tidak fokus untuk mengurus jabatan. Pasalnya, Plt tidak mendapatkan tunjangan struktural atas jabatan tambahan tersebut.

“Kerjaannya bertambah, benefit tidak ada. Kewenangan Plt juga terbatas,” cetus Teguh.

Baca juga : Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Baru Dorong Kemerdekaan Palestina

Teguh mengapresiasi seleksi terbuka atau lelang 17 jabatan eselon 2 yang dilakukan Pemprov DKI. Diharapkannya, prosesnya berjalan cepat sehingga melahirkan pejabat definitif.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menilai, seleksi terbuka 17 jabatan Kadis, lelet. Seharusnya sekarang sudah masuk tahap wawancara dengan Gubernur Anies. Namun sayang, hingga saat ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menjadwalkan tahapan tes manajerial dan sosial kultural.

“Sudah molor empat hari. Kendalanya tolong dijelaskan agar tidak ada salah paham, dan juga segera update jadwal terbaru,” ujar Mujiyono di Jakarta, Senin (24/5).

Baca juga : Risma Terima Bantuan 1 Juta Antis Senilai Rp 1 M

Kepala BKD DKI Jakarta, Maria Qibtia menjelaskan, keterlambatan terjadi karena keterbatasan alat tes. Saat ini, ada 185 peserta peserta yang mengikuti seleksi terbuka untuk 17 jabatan Kadis.

“Prosesnya, harus ada pelatihan menggunakan komputer assesment test. Dan, saat ini, peserta terbanyak selama DKI mengadakan seleksi terbuka eselon II,” ungkapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.