Dark/Light Mode

BPK Soroti Pengelolaan Rusunawa MBR Di DKI

Selasa, 1 Juni 2021 08:11 WIB
Anggota V BPK, Bahrullah Akbar
Anggota V BPK, Bahrullah Akbar

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dipimpin Agung Firman Sampurna menyoroti pengelolaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di wilayah  DKI Jakarta yang dinilai belum optimal. 

Apalagi kegiatan penyediaan hunian MBR ini masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD.  "Namun, realisasi pemenuhannya belum optimal, antara lain upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban tersebut belum dilaksanakan secara intensif. Terbukti dengan masih banyaknya kewajiban yang belum dipenuhi," kata Anggota V BPK, Bahrullah Akbar seperti dikutip Antara, Senin (31/5)

Selain itu, BPK juga mempertanyakan terkait realisasi pembangunan rusunami dan rusunawa yang relatif masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021.

Baca juga : Kasus Korupsi Pengadaan Tanah, KPK Tahan Eks Dirut Sarana Jaya

"Pemenuhan jumlah kebutuhan unit hunian melalui pembangunan rusunami dan rusunawa masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD," ujar Bahrullah.

Selain itu, pemanfaatan aset lahan juga dinilai belum mendukung pengadaan Rusunawa. 

Kemudian, dasar perencanaan penyediaan unit hunian tahun 2017-2022 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta juga menggunakan data backlog 2015 yang diperoleh melalui data sekunder yang tidak detail.

Baca juga : Gandeng Baznas, BSI Resmikan Pengelolaan Zakat

"Dengan penentuan unit hunian yang dilakukan melalui data sekunder, sehingga target penyediaan hunian bagi MBR dalam bentuk rusunawa dan rusunami tidak tergambar jelas," ucapnya.

Adapun, target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.

Sementara rancangan perubahan RPJMD, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit. Sedangkan, target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.