Aktivis Jakarta Soroti BUMD Yang Bikin Beban Gubernur

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD), wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat di tengah pandemi Covid-19. Jangan ada lagi BUMD yang menjadi beban Gubernur DKI, Anies Baswedan. 

Demikian dikatakan Aktivis Lingkar Jakarta, Agung Nugroho dalam diskusi soal 'Membedah Borok BUMD' di Posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Rabu (2/6).

Program Kongkow Anak Jakarta ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). 

Dalam sambutannya, Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta, Agung mengatakan, program ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. "Peserta kita batasi karena terkait prokes," tegasnya.

"Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibu kota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta," bebernya. 

Baca juga : Kampanye Anti Tembakau Saat Pandemi Bikin Ekonomi Mati Suri

Era pandemi Corona ini kata Agung, BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga.  "Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur," terang aktivis 98 ini. 

Saat ini kata Agung, banyak asumsi dan fitnah kalau BUMD DKI digunakan untuk kepentingan Anies maju Pilpres 2024. "2024 masih jauh, tapi fitnah sudah berserakan," terang Agung. 

Agung melanjutkan, jangan sampai BUMD yang menjadi aset Pemprov DKI Jakarta terseret arus politik liar oknum yang memanfaatkan jabatannya. "Siapapun gubernur-nya, BUMD itu harus jalan dan menjadi pendobrak perubahan ekonomi rakyat Jakarta," ungkapnya.

Terkait kasus Perumda Sarana Jaya yang saat ini ditangani KPK terang Agung, itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi. 

"Biarkan KPK bekerja, KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoax," tukasnya.

Baca juga : Indonesia Vs Oman, Garuda Seimbangkan Bertahan Dan Menyerang

Agung mencontohkan, konsep Anies soal kolaborasi sejalan dengan semangat Bung Karno soal gotong royong.  "Era pandemi Corona ini banyak perusahaan stag dan bangrut lalu melakukan PHK. Bagaimana BUMD harus bertahan hidup, ya direksi dan komisaris harus melakukan inovatif dan tidak lagi jadi beban Pemprov DKI. Intinya BUMD harus bisa meningkatkan PAD bagi DKI Jakarta" tambahnya.

Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyebut, banyak BUMD kinerjanya gak jelas.  "Kalau KPK menyelidiki kasus hukum dan getol di DKI. Pertanyaannya apakah ini murni atau ada unsur politis lain?. Ini yg harus dijaga dan dikawal karena bisa saja ada motif lain," tegasnya. 

Amir berharap direksi dan komisaris bisa inovasi dan bukan memakai lebel LSM lalu bela gubernur. "Inikan bahaya bisa jadi beban. Budaya ini sangat buruk, yang diwaspadai adalah orang yang mengklaim  terangnya. Komisaris dari LSM juga banyak aneh," tukasnya. 

Menurut dia, Jakpro dan Perumda Sarana Jaya kinerjanya yang kirang jelas karena meping bisnisnya kurang perhitungan. "Kalau BUMD selalu rugi buat apa dipertahankan. DPRD juga aneh kenapa juga diam," ucapnya. 

Senada dengan Amir, Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, banyak BUMD tak ada laporan keuangan ke publik secara terbuka. 

Baca juga : Akankah Arab Saudi Rujuk Dengan Iran?

"Cipinang, Pasar Jaya, Darma Jaya, Jaktour, Jiexpo gak ada laporan keuangan yang bisa diakses. Harusnya, publik bisa akses, kenapa web hanya isinya acara-acara," tukasnya. 

BUMD yang berharap dengan duit penyertaan modal atau PMD kata Uchok gimana mau maju. "Harus ada keterbukaan informasi BUMD," tambahnya. [MFA]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.