Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dicaplok Perusahaan Sawit

Petani Morowali Utara Kini Tak Punya Lahan

Minggu, 21 Nopember 2021 13:04 WIB
Perkebunan Sawit. (Foto: Ilustrasi/Ist)
Perkebunan Sawit. (Foto: Ilustrasi/Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aktiviitas bercocok tanam yang dilakukan petani di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Tengah bermula pada tahun 1993. Saat itu, petani dari daerah sekitar Makassar, Sulawesi Selatan banyak yang pindah ke Morut untuk menggarap lahan yang kala itu masih hutan belantara.

Melihat kinerja mereka memuaskan, perangkat desa happy. Mereka diminta lebih banyak lagi mengajak rekan seprofesinya untuk sama-sama menyulap lahan belantara menjadi sumber penghasilan. Masing-masing diberikan lahan seluas 2 hektar, lengkap dengan alas hak atau legal standing berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Seiring waktu berganti, nasib mereka berubah di tahun 2006. Pemicunya karena geliat perusahaan sawit. Para perusahaan sawit tega mencaplok sekitar 3.500 hektar lahan masyarakat untuk ditanami sawit. Pendekatan yang mereka lakukan melalui iming-iming sistem plasma atau bagi hasil, yang ternyata hanya modus untuk merampas tanah para petani.

Berita Terkait : Basarah Puji Gerakan Sosial Dan Moderasi Islam Muhammadiyah

Hal ini disesalkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (LBH-HKTI), Apriansyah. Gara-gara ulah perusahaan sawit, reformasi agraria dan pemberian kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup adil bagi masyarakat, terutama petani, tidak lagi dirasakan petani Morut.

Janji manis perusahaan membuat petani kehilangan lahan yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Alhasil, digawangi Haji Abidin dan Haji Pane sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), petani meminta pendampingan hukum kepada LBH-HKTI.

Haji Pane, diakui Apriansyah, sama sekali belum menerima kompensasi dari salah satu perusahaan sawit yang terletak di Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morut itu.

Berita Terkait : Reklamasi Jalan Terus, Nelayan Serang Makin Merana

"Dan ternyata kami menemukan di sana banyak sekali permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Oknum-oknum tersebut mengambil keuntungan pribadi dan kelompok di atas penderitaan petani yang tanahnya dicaplok oleh perusahaan sawit," tutur Apriansyah dalam keterangannya, Minggu (21/11).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah. Tujuannya mewujudkan reformasi agraria dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.

"Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah," tegas Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9) lalu.

Berita Terkait : Pemerintah Terus Upayakan Jamaah Haji Dan Umroh Bisa Segera Ke Baitullah

Dia meminta jajaran Polri menindak para mafia tanah. Jokowi tidak mau mendengar ada aparat penegak hukum yang menjadi tameng mafia tanah.

"Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka," ujar mantan Wali Kota Solo itu. [UMM]