Bukan Tempur, Tapi Utamakan Isi Dapur

RM.id  Rakyat Merdeka - Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan Menko Polhukam, Mahfud MD satu suara dalam mengatasi masalah di Papua. Mereka sepakat mengedepankan pendekatan kesejahteraan demi memenuhi kebutuhan dapur rakyat Papua, dibanding ambil strategi pertempuran.

Sepekan terakhir, Andika rajin mengunjungi para pejabat. Dalam setiap pertemuan itu, Andika selalu membahas isu Papua. Andika menawarkan gagasan terbarunya dalam menghadapi komflik yang masih sering terjadi di Bumi Cenderawasih itu.

Kemarin, Andika menemui Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Video pertemuan Andika-Mahfud dibagikan di kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Baca juga : Masalah Dengan Anggiat Pasaribu Beres, Tapi Arteria Belum Bisa Cabut Laporan, Ini Alasannya

Andika tiba di kantor Mahfud bersama jajarannya menumpangi kendaraan dinas Mabes TNI. Andika disambut salam hormat oleh sejumlah pejabat Kemenko Polhukam. Sebelum menemui Mahfud, Andika sempat berdiskusi dengan para bawahan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Tidak berselang lama, Andika dan Mahfud saling menghampiri.

Pertemuan Mahfud-Andika begitu hangat. Saling menanyakan kondisi kesehatan masing-masing. Sesekali, celotehan Mahfud membuat Andika tertawa. Setelah pertemuan, mereka menggelar konferensi pers. Salah satunya, ya membahas Papua.

Menurut Mahfud, pendekatan di Papua secara prinsip telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 20/2020. Intinya, condong ke arah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.

Baca juga : Bukti Kita Mampu Tangani Pandemi

"Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tetapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal. Sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," kata Mahfud.

Menteri Pertahanan era Gus Dur ini menyebut, dari sisi teknis pendekatan di Papua ialah operasi teritorial, dan bukan tempur. "Saya tadi sudah banyak diskusi. Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu, dan nanti akan disampaikan pada saatnya," lanjutnya.

Selain itu, terang Mahfud, pertemuan dengan Andika juga membahas tentang penanganan HAM. Terlebih, Indonesia memiliki 13 kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang disampaikan Komnas HAM kepadanya. Sembilan dari 13 kasus merupakan peristiwa pelanggaran HAM sebelum 2000 atau sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Peradilan HAM, empat kasus terjadi setelah 2000, dan satu kasus terjadi pada era Presiden Jokowi, yaitu kasus Paniai, Papua.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.