Dewan Pers

Dark/Light Mode

Saran KPK: Kades Korupsi, Paksa Balikin Uangnya, Lalu Pecat!

Rabu, 1 Desember 2021 18:49 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: Humas KPK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar kepala desa yang terbukti melakukan korupsi tidak langsung diproses hukum. Loh, kenapa? 

"Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit tapi nilainya nggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menghadiri peluncuran Program Desa AntiKorupsi di Desa Panggungharjo, DI Yogyakarta, Rabu (1/12).

Berita Terkait : KPK Tagih Perusahaan Penyalur Balikin Kelebihan Pembayaran

Biasanya, kata Alex, kepala desa melakukan korupsi dengan nominal kecil. Sementara biaya pengusutan kasusnya, jauh lebih besar ketimbang nominal uang yang diambil kepala desa.

"Artinya apa? Nggak efektif, nggak efisien, negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti kita peroleh," imbuhnya.

Berita Terkait : Sambut HUT Korpri, Pemkot Tangerang Bagikan Santunan 3.236 Paket Sembako

Kepala desa yang terbukti melakukan korupsi, lebih baik dipaksa mengembalikan uang untuk masuk ke kas desa. Dengan begitu, masyarakat bakal kembali menikmati uang negara yang sudah dikorupsi oleh kepala desa. "Ya sudah suruh kembalikan. Kalau ada ketentuannya pecat kepala desanya. Selesai persoalan kan begitu," ucap Alex.

Masalahnya, saat ini, pemecatan kepala desa harus dilakukan atas perintah pengadilan. KPK ingin ada aturan baru yang bisa memecat kepala desa yang terbukti korupsi tanpa harus menunggu pengadilan.

Berita Terkait : Gabrriela Dan Stefani Stoeva, Nikmati Hangatnya Cuaca Pulau Dewata

"Mungkin dengan musyawarah masyarakat desa kan mereka yang milih. Kita sampaikan 'nih kepala desa mu nyolong nih, mau kita penjarakan atau kita berhentikan?' pastikan begitu selesai," tuturnya.

Langkah itu diyakini lebih baik ketimbang memenjarakan kepala desa yang melakukan korupsi. Diingatkan Alex, penindakan kasus rasuah tidak melulu harus berakhir dengan pidana.
 Selanjutnya