Mahfud Pasti Tidak Asbun

 Sebelumnya 
Namun demikian, Mahfud juga menyoroti masih adanya upaya intervensi politik yang mengganggu pemberantasan korupsi. Dia mengajak, agar seluruh aparat penegak hukum dari berbagai lembaga dapat bersinergi. Dengan bersinergi, maka upaya pemberantasan korupsi akan semakin kuat.

KPK sudah mengingatkan, tidak menjadikan pemilu 2024 sebagai ajang melakukan tindak pidana korupsi. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi berharap Pemilu 2024 mendatang bersih dari perilaku koruptif.

Ia mewanti-wanti hal tersebut lantaran banyak politikus maupun kepala daerah sudah mulai mencari dana demi melancarkan pelaksanaan Pemilu 2024. Sudah menjadi kewajiban KPK untuk mengingatkan adanya potensi korupsi.

Baca juga : PDIP Dan PPP Sesumbar Menang Pileg Kota Tasik

“Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan (tidak) korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu,” cetus Kumbul, belum lama ini.

Ia tak memungkiri, politik uang masih kental di Indonesia. Mahar politik yang besar membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan dari ajang pemilu. Atas dasar itu lah KPK harus memberikan edukasi antikorupsi untuk Pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai, Mahfud tidak asbun. Faktanya, pemilu butuh logistik besar. Jika ada yang berkata sebaliknya, maka patut dipertanyakan.

Baca juga : Hipmi Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Inflasi Global

“Bohong jika pemilu tak gunakan uang, atau gunakan uang sedikit. Dengan modal politik yang besar, maka salah satu jalan yang ditempuh yaitu membobol APBN dan APBD. Termasuk memeras BUMN dan BUMD. Ini fenomena umum dalam setiap menghadapi pemilu,” ujar Ujang, saat dihubungi tadi malam.

Menurut Ujang, korupsi di Indonesia terjadi setiap saat. Lebih-lebih jelang kontestasi pemilu. Runutannya, untuk memenangkan pertarungan butuh banyak uang. Dan untuk mendapatkan uang itu, korupsi menjadi salah satu cara haram yang dilakukan.

“Apapun akan dilakukan demi menang dan demi mendapatkan modal politik. Untuk apa uangnya? Untuk biaya politik. Untuk kampanye, untuk partai, untuk timses, biaya saksi, buat alat peraga, dan money politics. Juga untuk lainnya,” pungkas Ujang. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.