Status Ibu Kota Akan Pindah Pada Semester Awal Tahun 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada semester I 2024. Rencana itu, dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang masih dalam proses penyusunan menjadi undang-undang.

"(Rancangan) undang-undang ini memberikan muatan tentang pemindahan status ibu kota negara yang direncanakan semester satu 2024," ujar Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Velix Wanggai dalam Konsultasi Publik RUU IKN di Auditorium Fakuktas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Depok, Selasa (21/12).

Hadir dalam acara itu, Dekan Fakultas Hukum UI Edmon Makarim, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, Guru Besar Sosiolog UI Paulus Wirutomo, serta Ahli Hukum Administrasi Negara UI, Harsanto Nursadi.

Menurut Velix, apabila RUU IKN sudah disahkan menjadi undang-undang, maka pemerintah bersama DPR harus membuat aturan turunannya. Beleid tersebut akan mengatur soal teknis dalam pemindahan Ibu Kota ke Kaltim.

Baca juga : AS Dan RI Komit Tingkatkan Keadilan Sosial Global

Dalam RUU IKN wilayah Ibu Kota Negara akan mencakup area seluas 256 ribu hektare. Lahan tersebut akan dibagi untuk kawasan inti atau pusat pemerintahan sekitar 56 ribu ha dan pengembangan IKN sekitar 199 ribu ha.

Sementara Teguh Dartanto menambahkan, pemindahan Ibu Kota penting dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Saat ini beban Pulau Jawa sudah sangat berat karena 57 persen penduduk berada di pulau ini. Padahal, luas pulau Jawa hanya 6,7 persen dari luas Indonesia. "Tapi aktivitas perekonomian 58 persen berada di Jawa," sebut Teguh. 

Dia menilai, Kaltim sudah siap menjadi ibu kota. Beberapa indikator menggambarkan kesiapan provinsi tersebut untuk menjadi pusat pemerintahan yang baru.

Baca juga : PUPR Rampungkan 66 Jembatan Gantung Pada Tahun 2021

Ia mencontohkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kalimantan Timur berada tepat di bawah Jakarta. Kemudian, persentase penduduk miskin di Kaltim sebesar 6,54 persen atau berada di bawah rata-rata nasional sebesar 10,14 persen. "Jadi secara ekonomi sudah siap," kata dia.

Namun, ia mengingatkan, jangan sampai pemindahan IKN seperti apa yang terjadi di Australia. Saat dipindahkan dari Melbourne 50 tahun lalu ke Canberra, ternyata Ibu Kota baru negeri Kanguru itu tidak terlalu berkembang. Sementara Melborne tetap mencatat pertumbuhan bisnis yang baik.

"Juga di Myanmar ketika ibu kota dipindahkan dari Yangoon ke Naypyidaw secara politik berhasil, tapi sisi bisnis kurang," tutur Teguh.

Di tempat sama, Edmon Makarim mengatakan pemindahan Ibu Kota memang tidak lepas dari kepentingan politik. Tapi, untuk kepentingan jangka panjang seperti 100 tahun, 250 tahun, hingga 500 tahun perlu dipikirkan untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan Jawa dengan luar Jawa, maupun Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.

Baca juga : BreadTalk Indonesia Hadirkan Puluhan Jenis Kue pada Cake Festival 2021

"Jadi ada beberapa opsi ibu kota digilir di setiap pulau-pulau besar untuk kepentingan jangka panjang. Bisa dipindahkan setelah 50 tahun atau 100 tahun," usulnya.

Edmon juga mengingatkan pentingnya kepastian pembangunan setelah ibu kota dipindahkan nantinya. "Para investor maupun masyarakat membutuhkan kepastian pembangunan jangka panjang setelah ibu kota dipindahkan," kata dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.