Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Indonesia Terbawah Di ASEAN

Sabtu, 1 Januari 2022 21:25 WIB
Dosen UIN Jakarta Musdah Mulia. (Foto: ist)
Dosen UIN Jakarta Musdah Mulia. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Peran perempuan dalam kancah politik nasional memiliki peran penting. Namun, kesempatan ini terus mendapat ganjalan dan tantangannya.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi: Pendirian Pusat Gender dan Demokrasi LP3ES dengan tema “Kesetaraan Gender, Prasyarat Masyarakat Adil, Makmur dan Kuat” yang digelar baru-baru ini.

Dalam diskusi ini hadir menjadi pembicara Julia Suryakusuma, Direktur Pusat Studi Gender dan Demokrasi LP3ES, Kamala Chandrakirana, Aktivis HAM dan Feminis untuk keadilan dan demokrasi, Musdah Mulia, Dosen UIN Jakarta, dan Noer Fauzi Rachman, Psikologi Komunitas dan Psikologi Lingkungan, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. 

Berita Terkait : Lanjutkan Tren Positif Di PLN Grup, Indonesia Power Raih 4 Proper Emas Di 2021

Mengawali paparannya, Julia Kusuma pendirian pusat studi ini sebagai salah satu jawaban atas kritik kepada LP3ES yang telah berdiri selama 50 tahun tetapi amat timpang dalam apresiasi terhadap keterwakilan intelektual perempuan.

"Peran perempuan dalam perjuangan mewujudkan reformasi dalam gejolak politik jalanan dan di DPR RI menjelang kejatuhan dan selama proses mundurnya Suharto, berada pada posisi sentral. Peristiwa perkosaan massal kaum perempuan dalam kemelut reformasi merupakan fakta dari latar belakang menguatnya gerakan perempuan di Indonesia," urai Kamala.

Namun, lanjut Kamala, yang harus menjadi kajian serius adalah mengapa terjadi kemunduran atau “jalan ditempat”nya partisipasi politik perempuan setelah 20 an tahun reformasi, mengapa dan sampai dimana upaya merebut kembali elan vital perjuangan gerakan perempuan Indonesia.

Berita Terkait : Diplomat Dan Pakar Bahas Prospek Kopi Indonesia Di 2022

Kamala mengungkap, terdapat dua isu utama untuk membedahnya, Pertama, Partisipasi Politik Perempuan, dan Kedua, Perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Di bidang Partisipasi Politik, gerakan perempuan pada 2002-2003 telah berhasil mendapatkan kuota 30 persen dalam pencalonan oleh partai-partai politik melalui UU Partai Politik dan UU Pemilu. 

"Apa yang terjadi kemudian, setelah berjalannya proses perpolitikan, ternyata setelah 20 tahun lebih reformasi, keterwakilan perempuan di parlemen tidak mencapai angka 30 persen, tetapi maksimal hanya 20 persen," jelasnya.

Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, sebutnya, Indonesia berada pada urutan ke 7 atau paling bawah dalam angka keterwakilan perempuan di parlemen.

Berita Terkait : Imbangi Vietnam, Thailand Tantang Indonesia Di Final

Musdah Mulia mengatakan,setelah 20 tahun reformasi, seharusnya peran demokratisasi termasuk bagi perempuan semakin signigikan. Tetapi yang terjadi muncul paradox luar biasa. "Prinsip kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan untuk negara-negara yang ingin lebih maju ternyata berjalan ditempat. Tidak seperti negara maju lainnya. Padahal, 9 di antara prinsip-prinsip MDGs adalah perihal prinsip kesetaraan dan keadilan gender," kata Musdah.

Ketimpangan gender ini, sambung Musdah, merupakan persoalan kolektif, dan bukan perseorangan yang harus diselesaikan secara integratif dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat.

Noer Fauzi Rachman kasih saran. Kata dia, perlu diketengahkan pesan ekofeminisme sebagai antithesis dari andil patriarki dalam perusakan ekologi dan potensi perempuan sebagai agen yang lebih mampu mengelola alam. [DIT]