Dewan Pers

Dark/Light Mode

Diungkapkan Ketua KPK, Suap Proyek Walkot Bekasi Libatkan Banyak Pihak

Jumat, 7 Januari 2022 10:21 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bekasi, plus lelang jabatan.

Ketua KPK Firli Bahuri prihatin masih ada kepala daerah yang bermain proyek pengadaan barang dan jasa pada 2022. Menurutnya, modus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa sudah kerap terjadi di berbagai daerah sejak lama. Dan, terus terulang. Firli bilang, korupsi ini melibatkan banyak pihak.

Berita Terkait : Tertunduk Lesu, Walkot Bekasi Bungkam Saat Hendak Digelandang Ke Rutan

"Korupsi pada pengadaan barang dan jasa menjadi modus klasik yang melibatkan banyak pihak, dari rangkaian perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya," ungkap Firli, Kamis (6/1).

"Di mana, dampak akhirnya (korupsi proyek PBJ) adalah penurunan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan sebagai produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.

Berita Terkait : Minta Duit Ke Pengusaha, Wali Kota Bekasi Pake Istilah Sumbangan Masjid

Komisi antirasuah, bakal mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut. Termasuk, DPRD Bekasi. Sebab, proses penyusunan dan pengesahan APBD dan APBD-P, tentu melibatkan legislator daerah.

"Yang berikutnya tadi ada juga bagaimana terlibat dengan DPRD, tentu ini akan kita dalami," tutur mantan Kapolda Sumatera Selatan itu.

Berita Terkait : Ketua KPK: OTT Walkot Bekasi Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Pepen ini, merupakan salah satu ikhtiar komisi antirasuah dalam memberantas korupsi. Diketahui, penangkapan Rahmat Effendi merupakan OTT pertama KPK di 2022.

"Operasi Tangkap Tangan pada awal tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan," tandasnya.
 Selanjutnya