Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tegaskan Nggak Pandang Bulu Cabut Izin

Bahlil: Ada Perusahaan Milik Teman Saya Lho…

Sabtu, 8 Januari 2022 06:40 WIB
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam Keterangan Pers Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Pencabutan IUP, HGU dan HGB. (Foto: RM.id).
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam Keterangan Pers Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Pencabutan IUP, HGU dan HGB. (Foto: RM.id).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia akan mulai melakukan pencabutan izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Senin 10 Januari 2022. Ditegaskannya, kebijakan itu dilakukan tanpa pandang bulu.

Langkah itu dilakukan untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencabutan 2.078 IUP. Dalam prosesnya, Bahlil memastikan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pencabutan izin ini tanpa me­lihat (tambang) ini punya siapa. Tidak begitu. Kami tertib pada aturan saja,” kata Bahlil, dalam konferensi pers, kemarin.

Berita Terkait : Temukan Sprinlidik Palsu Soal Muktamar NU, Firli Bahuri Perintahkan Usut Dan Pidanakan

Bahlil mengungkapkan, ada beberapa perusahaan yang akan dicabut izinnya masih kolega dekatnya. Bahkan, ada perusa­haan yang dulu pernah mem­perkerjakan dirinya.

“Saya tahu sahabat saya banyak (pengusaha tambang). Tapi aturan harus ditegakkan, tidak untuk satu orang/kelompok tertentu,” tegas Bahlil.

Setelah izin usaha pertambangan itu dicabut, papar Bahlil, selanjutnya Pemerintah akan langsung mendistribusikan ke­pada perusahaan-perusahaan yang kredibel, kelompok- kelompok masyarakat, organisasi, keagamaan, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), bahkan koperasi.

Berita Terkait : Ditegaskan DPR, China Nggak Punya Hak Larang Pengeboran Minyak di Natuna

“Sering kami katakan bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara, Pemerintah yang harus mengatur. Tapi Pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin yang tidak beroperasi,” kata mantan Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) itu.

Bahlil ingin izin usaha pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara di seluruh wilayah Indonesia betul-betul dirasakan masyarakat secara merata.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menilai Pemerintah hanya pro ke kelompok tertentu atau dikendalikan kelompok tertentu.

Berita Terkait : Sandi Tegaskan Tak Mudah Wisman Datang Ke Bali, Syarat Harus Terpenuhi

“Kami tidak bisa dikendali­kan kelompok tertentu. Sumber daya alam di Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat sebanyak banyaknya, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuh Bahlil.
 Selanjutnya