Puluhan Ormas Lawan Radikalisme, Dukung Polda Tuntaskan Kasus Bahar

RM.id  Rakyat Merdeka - Puluhan organisasi masyarakat Jawa Barat (Jabar) yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalimse dan Intoleran (SAMMARI) mendatangi Gedung Sate Bandung untuk berunjuk rasa menentang kelompok-kelompok radikalisme. Mereka juga memberikan dukungan kepada Polda Jabar dalam menuntaskan kasus Bahar Smith.

Koordinator SAMMARI, Budi Hermansyah menyampaikan bahwa masyarakat Jabar pada umumnya sudah merasa terganggu dengan keberadaan kelompok radikal dan intoleran yang sudah merusak tatanan kehidupan yang selama ini toleran, berpandangan moderat dan saling menghormati di antara warga Jawa Barat.

"Kami Solidaritas Aksi Masyarakat Militan Anti Radikalimse dan intoleran (SAMMARI) bersepakat hari ini mengadakan solidaritas aksi moral, berdasarkan fakta di masyarakat bahwa kami kaum nasionalis sejati masih ada berdiri tegak dan sangat peduli akan keutuhan bangsa dan negara," ujar Budi dalam orasinya, Rabu (19/1).

Saat ini, kata Budi, pergerakan kelompok radikal dan intoleran sudah tidak bisa dibiarkan seenaknya bersikap di NKRI. Untuk itu kelompoknya sepakat mengambil sikap tegas akan melawan kelompok yang anti Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dalam hal ini khususnya golongan penganut paham khilafah yang ingin merubah NKRI menjadi NII," sambungnya.

Baca juga : Upaya Pemulihan Aset, Kejagung Buru Mitra Terdakwa Kasus Korupsi Asabri

Dalam kesempatan itu, Budi yang merupakan Ketua DPW Barikade 98 Jawa Barat bersama sejumlah perwakilan dari massa yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, menyampaikan pernyataan sikap terkait tujuannya menggelar aksi tersebut.

"Mendukung Penuh aksi Perjuangan ALMAGARI (Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikal dan Intoleran) yang dideklarasikan di Garut dalam rangka membendung gerakan radikal dan intoleransi di Garut beserta aksi-aksi perjuangan lainya, termasuk pembuatan Perda Anti Radikalisme," ujar Budi saat membacakan salah satu poin pada pernyataan sikap.

"Mendukung sikap Polda jabar yang sudah memproses hukum dengan tegas Bahar Smith," tegasnya lagi.

Dalam pernyataan sikap itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jabar menerbitkan Perda anti Ekstrimisme dan Terorisme sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Yakni meminta kepada Presiden, Ketua DPR, Gubernur, Ketua DPRD sebagai perwakilan negara dan pemerintah agar segera bertindak tegas, baik berdasarkan hukum, sumpah jabatan, kode etik maupun disiplin, serta mewajibkan setiap ASN menandatangani pakta integritas, sebagai bukti kesetiaan terhadap ideologi negara dan NKRI.

Baca juga : Cegah Paham Radikal, Orang Tua Kudu Batasi Anak Main Medsos

"Untuk itu diperlukan segera perangkat peraturan dan perundang-undangan, mulai dari tingkat Desa sampai tingkat Nasional," imbuhnya.

Ia juga meminta agar konsep wawasan kebangsaan dan bela negara serta materi pencegahan terorisme dan anti radikalisme dijadikan bahan mata ajaran wajib dalam kurikulum wawasan kebangsaan. Baik untuk lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Werespon hal itu, Wakil Gubernur Jabar mengapresiasi kehadiran massa. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan oleh peserta aksi merupakan dukungan dan dorongan bagi pemerintah untuk lebih cepat dan tegas dalam mengatasi persoalan radikalisme.

"Kami setelah ini, akan melaporkan ke Pak Gubernur. Kemudian saya akan minta izin untuk datang ke Kabupaten Garut bertemu dengan Bupati, ASN dan juga berbagai pihak untuk mendengar dan bagaimana yang harus kami lakukan supaya kami tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan," ujar UU Ruzhanul Ulum.

Pada dasarnya, ia setuju dengan semua tuntutan yang dilayangkan pengunjuk rasa. Bahkan, katanya, sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti. Misalnya saat ini Pemda Jabar telah membuat Pergub yang sudah hampir selesai dan akan segera ditandatangani oleh Gubernur.

Baca juga : Ini Sosok Lanang Cikal Yang Beli Lukisan Kang Emil 45,9 Juta

"Jadi nanti pemerintah daerah bisa menjadikan Pergub ini sebagai payung hukum untuk menindak mereka yang dianggap menyalahgunakan, memanfaatkan situasi dan kondisi yang bertentangan dengan negara," tuturnya.

"Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila sudah final, tidak boleh diganggu lagi. Kalau ada yang mengganggu dasar negara kita Pancasila, bukan hanya berhadapan dengan pemerintah, namun juga dengan seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat siap berhadapan dengan mereka," tegas Uu.

Diketahui, puluhan Ormas yang hadir dalam demo tersebut di antaranya berasal dari Barikade 98 Jabar, Alumni Unpad Peduli Pancasila (AUPP), Setya Kita Pancasila, GNPK-RI, PROJO, DPD FOREDER JABAR, JATMAN, Lintas Budaya Nusantara, LSM KOMPAS dan lainnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.