Salam Pancasila Bukan Pengganti Salam Keagamaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Salam Pancasila mengingatkan rakyat akan pentingnya nasionalisme bangsa. Khususnya untuk mengakomodir berbagai salam di Indonesia yang beraneka suku, agama, dan budaya.

Pandangan ini mengemuka dalam Bedah Buku 'Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP Yudian Wahyudi' di Convention Hall Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Jumat (21/1).

"Buku ini mengklarifikasi framing Kepala BPIP ingin mengganti Assalamu'alaikum dengan Salam Pancasila. Reaksinya kala itu tak proporsional, dibawa ke ranah politik, akhirnya jadi panas," beber Khoirul Anam, sang penulis buku.

Baca juga : BPIP Minta DPRD Implementasikan Pancasila Dalam Peraturan

Seperti diketahui. Sempat ramai dibahas postingan berisi foto dari Yudian Wahyudi yang diberi judul 'Ketua BPIP Usulkan Ganti Assalamu'alaikum dengan Salam Pancasila?" Dilansir dari www.kominfo.go.id, postingan itu hoaks dan menyesatkan. Narasi diambil dari wawancara sebuah situs daring dengan Yudian pada 12 Februari 2020 yang menghilangkan konteks sebenarnya dari keseluruhan isi wawancara.

Yudian yang hadir dalam bedah buku menegaskan, Salam Pancasila bukan untuk mengganti salam keagamaan. Melainkan untuk menjembatani aneka latar belakang rakyat.

"Pengucapan di ranah public service terkait hubungan kemanusiaan. Sebab jika kita menyapa pemeluk agama lain dengan salam agama kita, itu membebani mereka," beber mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Baca juga : Resmikan Pasar Legi, Puan Maharani Sapa Pedagang Surakarta

Yudian mengingatkan, Salam Pancasila pertama kali dikenalkan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP di Istana Bogor pada 12 Agustus 2017. Salam Pancasila diadopsi dari Salam Merdeka yang diperkenalkan Bung Karno melalui Maklumat Pemerintah 31 Agustus 1945 dan berlaku 1 September 1945. Maklumat Pemerintah tersebut hingga kini belum pernah dicabut.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Utama BPIP Karjono melihat kehadiran buku ini bertepatan dengan keputusan pemerintah menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

"Di materi Pancasila, kita mensosialisasikan Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan. Diharapkan anak-anak tahu bahwa sebagai pejabat publik seperti Bupati yang beragama Kristen, Buddha atau Islam tidak bikin ribut mengenai salam," tutur Karjono.

Baca juga : Kementerian BUMN Dan BRI Dukung Pengembangan Usaha Klaster Tanaman Hias

Acara bedah buku ini juga diikuti oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Phil. Al Makin dan jajarannya, serta budayawan dan seniman. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.