BPIP Minta DPRD Implementasikan Pancasila Dalam Peraturan

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyerukan agar para pemangku kebijakan untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan dan kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat. Seruan ini disampaikan Benny di dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pimpinan dan DPRD Lampung, di Jakarta, Kamis (20/1). 

Di acara ini, Benny menjadi pembicara dalam sesi kelas “Nilai-nilai Pancasila bagi Bangsa Indonesia”. Benny memulai paparannya dengan menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar dan dasar filosofis negara, serta cita-cita dan pandangan hidup negara. 

“Diperlukan sebuah kerangka berpikir, yaitu Haluan Ideologi Pancasila, sebagai sumber hukum. Ini harus menjadi aplikasi bagi setiap kebijakan publik. Inilah tugas anggota Dewan, agar hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Anggota Dewan menjadi pengawal peraturan,” ujarnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Kamis (20/1).

Baca juga : Jokowi: Implementasi Pancasila Jadi Kunci Utama Dalam Penanganan Pandemi

Menurutnya, bentuk pengawal peraturan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil memberi jaminan dan melindungi hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. “Pengambil kebijakan harus berpihak pada rakyatnya. Inilah Pancasila. Bukan individual seperti liberal, bukan sosialisme komunisme yang dominasi milik negara,” terangnya.

Benny menyatakan, Pancasila memiliki nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Ini semua menyangkut kepribadian bangsa yang gotong royong. Nilai ketuhanan harus menjiwai semua kebijakan yang diambil dalam kehidupan di Indonesia. 

“Gotong royong adalah keringat bersama, gandeng rasa bersama, itu nilai kita, itu kepribadian kita. Kita wujudkan dalam tata kelola ekonomi, ekonomi Pancasila. Kita bisa mewujudkan kepribadian bangsa lewat ekonomi Pancasila, dan ini diimplementasikan dalam kebijakan yang Bapak/Ibu tetapkan,” jelasnya.

Baca juga : Pangdam Kasuari Minta Prajurit Bantu Permasalahan Papua Barat

Benny melanjutkan, bahwa ekonomi Pancasila dapat mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan. Kesejahteraan ini penting, sebab ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat menyebabkan radikalisme. “Radikalisme muncul karena masalah tata keadilan yang timpang,” imbuhnya.

Benny menjelaskan, salah satu perwujudan ekonomi Pancasila yang memihak kepada rakyat yaitu pengendalian dan penguasaan pasar pangan. “Lampung memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, luas tanahnya luar biasa. Bagaimana dengan membangun Lampung menjadi lumbung pangan; tidak harus beras, bisa jadi kopi cengkeh, rempah-rempah. Jika ini terwujud, kita dapat mewujudkan penguasaan pasar pangan tersebut,” jelasnya. 

Benny menutup paparannya dengan mengajak para peserta pelatihan untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology dan working ideology. Sehingga Pancasila menjadi aplikatif dan bukan sesuatu yang abstrak lagi.

Baca juga : Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Selesaikan Sejumlah Kendala Sektor Perumahan

“Pancasila menjadi benar dirasakan masyarakat sebagai ruh yang menghidupi kita, membuat sejahtera, membuat rakyat tersebut. Pangan, sandang, papannya pun tercukupi,” tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.