Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ngabalin: IKN Dipindahkan, Mata Rantai Apa-apa Orang Jawa Bakal Terputus

Minggu, 30 Januari 2022 07:43 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (Foto: KSP)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin (Foto: KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, gagasan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan. Agar tidak terpusat di Pulau Jawa.

"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi, gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa Sentris," kata Ali Ngabalin dalam Forum Diskusi daring bertajuk Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara, Sabtu (29/1).

Hal ini bukan tanpa alasan. Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga : Diinterupsi, Ketokan Palu Puan Jalan Terus

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Jawa mencatatkan angka 57,55 persen untuk besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III-2021.

Ini artinya, perputaran ekonomi terbesar terjadi di Pulau Jawa. Sementara itu, PDB di Pulau Kalimantan hanya 8,32 persen, Pulau Sulawesi 6,98 persen, Pulau Maluku dan Papua 2,45 persen.

"Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," tandas Ngabalin.

Baca juga : Main Kaca Mata, Inter Bisa Tergusur AC Milan

Dr. Septinus Saa, seorang akademisi dari Universitas Cenderawasih di Papua, mendukung langkah visioner pemerintah.

Ia mencontohkan, bagaimana tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik, setelah Ibu Kota Negara pindah dari Sydney ke Melbourne.

"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai, sehingga banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," jelas Septinus. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.