Di Hadapan Komisi III, Yasonna Tegaskan Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, bandar narkoba harus dimiskinkan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

"Selalu saya katakan, kalau di dalam satu lapas ada pemakai, ada bandar, ada kurir, (jadi) pasar, itu hukum," tegas Yasonna.

Baca juga : Perbaikan Bandara Halim Ditarget Rampung 4 Bulan

“Maka pemakainya yang harus dihilangkan (direhabilitasi). Bandarnya dimiskinkan melalui TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), nanti barangkali usulnya di Undang-Undang Narkotika itu ya (bandar narkoba) memang harus dimiskinkan melalui TPPU,” sambung Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP tersebut.

Atas dasar itu, Yasonna berharap aturan memiskinkan bandar narkoba dapat diatur tegas dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Baca juga : Komisi VIII Persoalkan Ungkapan Menag Soal Hubungan Suami Istri

"Tidak boleh tidak! Supaya dia ada efek jeranya. Nah ini mudah-mudahan, Pak, nanti bisa segera pasti. Saya harap Komisi III, yang bisa melakukannya," ucap Yasonna.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyampaikan, rencana revisi UU Narkotika sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat pada November 2021.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.