Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkunjung ke Jawa Tengah, Senin (7/2). Kedatangan mereka terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD, Casytha A Kathmandu. Pertemuan juga dihadiri Kepala OJK Jateng, jajaran OPD Pemprov Jateng, dan perwakilan LKM di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Casytha mengatakan sengaja berkunjung ke Jawa Tengah untuk belajar pengelolaan LKM, termasuk inventarisasi permasalahannya. Hasil kunjungan itu akan digunakan sebagai materi perubahan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.
Baca juga : LADI Jadi IADO, Menpora : Harus Menjadi Lembaga Independen, Dan Profesional
“Kenapa kami memilih Jateng? Karena di sini LKM terbanyak di Indonesia. Ada 121 LKM atau 54 persen dari total LKM se-Indonesia yang terdaftar dan eksis di masyarakat,” kata dia seperti dikutip dari situs Jatengprov.
Selain itu, LKM di Jateng juga telah berperan dalam berbagai persoalan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah. Untuk itu, pihaknya ingin belajar dan mendiskusikan terkait LKM di Jawa Tengah sebagai dasar dalam perubahan undang-undang itu.
“Harapannya hasil dari sini bisa kita jadikan dasar dalam perubahan undang-undang yang kita susun nanti. Kami memang konsen soal LKM ini mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan dari sini,” ucapnya.
Baca juga : 3 Tips Kembangkan Karir Dengan Memaksimalkan Teknologi
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, LKM Jateng memang paling tinggi sebagai LKM yang terdaftar se-Indonesia. Hal itu tidak lepas dari komitmen Pemprov Jateng untuk membantu usaha kecil, khususnya dari akses modal.
“Akses modal bisa didapat dari mana saja, termasuk model koperasi, lembaga pinjaman dan lainnya. Kan jumlahnya banyak, termasuk kemarin yang ramai itu pinjaman online. Kami mencoba menertibkan itu dengan cara legalisasi ke OJK. Dan itu ternyata Jateng tertinggi di Indonesia,” katanya.
Pengelolaan LKM, lanjut Ganjar, seiring dengan upaya membantu pelaku usaha kecil UKM. Dengan optimalisasi LKM, maka pelaku UKM bisa mendapat akses modal, dengan skema pinjaman yang lebih mudah.
Baca juga : OJK Larang Lembaga Keuangan Pake Kripto
“Termasuk akses modal lain, seperti Baznas, yang kami kembangkan untuk tidak hanya membantu UKM, tapi juga menaikkan kelas UKM. Maka kami ada program UKM virtual ekspo, digitalisasi UKM, kita bantu ekspor dan lainnya,” ucapnya.
Pengalaman-pengalaman itulah, jelas Ganjar, yang dibagikan pada DPD terkait penyusunan RUU perubahan yang diinisiasi DPD. Ia berharap, pengalaman Jateng dalam optimalisasi LKM dan peruntukannya bagi UKM bisa menginspirasi.
“Ya meskipun belum sempurna, tapi kita coba bagikan pengalaman kami pada kawan-kawan DPD,” pungkasnya. [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya