Dark/Light Mode

Dibeberkan Mahfud Di Acara HPN

73 Persen Percaya Media, 83 Persen Cemaskan Hoaks

Rabu, 9 Februari 2022 08:27 WIB
Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci pada acara Konvensi Nasional Hari Pers Nasional (HPN) 2022 hari kedua, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (09/02/2022). (Foto: Tangkapan layar YouTube Dewan Pers Official).
Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci pada acara Konvensi Nasional Hari Pers Nasional (HPN) 2022 hari kedua, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (09/02/2022). (Foto: Tangkapan layar YouTube Dewan Pers Official).

 Sebelumnya 
“Pers harus mampu mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan agar mampu bertahan dan berkelanjutan sebagai sumber utama bagi publik dalam mendapatkan berita dan informasi terpercaya,” pesan Mahfud.

Mahfud juga berpesan, agar pers tidak menggampangkan proses dalam membuat berita dan menurunkan kualitasnya. Misalnya, menulis tidak cover both side, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, atau praktik membuat judul-judul berita yang menggoda, namun melencengkan maknanya.

Hal ini juga sebagai wujud kedisiplinan pers dalam mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan. Dengan begitu, seluruh insan pers dapat senantiasa bertahan dan menjadi pilihan publik. Bahkan, faktor tersebut akan berperan penting dalam melawan dominasi medsos yang dibanjiri hoaks.

Baca juga : Pemerintah Klaim 58 Persen Peserta Didik Sudah Divaksin Dosis Pertama

Menurutnya, medsos menjadi ruang besar bagi masyarakat untuk mengabaikan etika publik dalam berkomunikasi, dan meluaskan penyebaran hoaks serta konten disinformasi. Jika fenomena ini terjadi, akibatnya fatal. Menguntungkan pihak tertentu, khususnya platform media global.

“Akhirnya menghasilkan ketimpangan dan mengusik kedaulatan nasional kita, terutama kedaulatan di bidang digital,” tukas Mahfud.

Hal senada dikatakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari. Menurut dia, pers nasional harus menjadi media yang mandiri dan mencerdaskan dengan cara tidak menjadi media clickbait.

Baca juga : Penjualan Mobil Naik 71 Persen, Senyum Menperin Makin Lebar

Menurut Atal, PWI terus mendorong pers nasional untuk memperbaiki kualitas pemberitaan, demi menjaga independensinya. “Dan sedapat mungkin menghindari tren pemberitaan yang bias, provokatif, bombastis, atau tidak taat asas jurnalistik,” kata Atal.

Selain itu, kata Atal, pembenahan harus terus dilakukan media nasional untuk menjaga marwah dan wibawa jurnalisme sebagai dasar dari kemandirian media. “Inilah tantangan bagi kita untuk saat ini,” ujarnya.

DPR juga sepakat dengan pesan yang disampaikan Mahfud. Anggota Komisi I DPR, Rizki Aulia Natakusumah mengatakan, pers harus mawas diri dan terus meningkatkan kualitas produk jurnalismenya, demi meningkatkan kepercayaan publik. “Media massa yang terpercaya akan menjadi jembatan penghubung yang mantap antara publik dan pemerintah,” tutur Rizki.

Baca juga : Cakupan Vaksinasi Di Victoria Tembus 80 Persen, Melbourne Longgarkan Prokes

Sementara, Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Syamsurijal mengatakan, persaingan media sepatutnya dihadapi dengan berlomba-lomba menyajikan informasi yang valid, aktual, dan seimbang. Fungsi pers di era demokrasi bernilai penting dan vital. Pers menjadi media untuk menggambarkan dinamika publik, baik terkait dengan perkembangan pembangunan maupun perkembangan peradaban masyarakat. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.