Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Dihibur Mahfud Dan Jimly

Demokrat Makin Pede, Gugatan Yusril Ditolak MA

Minggu, 3 Oktober 2021 09:49 WIB
Ketua DPC Demokrat DKI Jakarta, Santoso (Foto: Istimewa)
Ketua DPC Demokrat DKI Jakarta, Santoso (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta, Santoso angkat bicara menanggapi pernyataan dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, yang menyentil langkah Yusril Ihza Mahendra.

Seperti diketahui, Yusril yang menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang, kini menjadi kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang dalam gugatan terhadap AD/ART Demokrat. 

Mahfud menilai, gugatan Yusril tidak ada gunanya. Kalau toh menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang. Sementara Jimly, mempersoalkan etika kepantasan.

"Komentar itu menegaskan, apa yang dilakukan Yusril selaku pengacara dari 4 orang mantan kader PD menggugat AD/ART PD ke MA, salah tempat dan salah  jurusan," kata Santoso kepada RM.id, Minggu (3/10).

Baca juga : Rizki Aulia: Itu Bagian Dari Edukasi Politik Dan Hukum

Sejauh ini, lanjut Santoso, tidak ada yang meragukan kepakaran Mahfud dan Jimly dalam bidang hukum tata negara. Apalagi, keduanya pernah menjabat sebagai Ketua MK.

Jadi, Mahfud dan Yusril tidak mungkin keliru dalam menjelaskan tata beracara di pengadilan.

"Mahfud dan Jimly adalah dua tokoh pakar hukum tata negara yang tidak diragukan. Apalagi, mereka juga pernah menjadi Ketua MK. Beliau berdua sangat memahami mana produk hukum yang dapat digugat di MA, an mana yang tidak dapat digugat," jelas anggota Komisi III DPR itu.

Hal tersebut menambah optimisme Demokrat kubu Cikeas, bahwa gugatan Yusril bakal ditolak Majlis Hakim.

Baca juga : Mahfud MD: Indeks Demokrasi Anjlok Tak Berarti Pemerintah Represif

"Pernyataan kedua pakar hukum tata negara tersebut akan memberi keyakinan kepada kader PD loyalis AHY  bahwa gugatan itu akan ditolak oleh Majelis Hakim di MA," ucapnya, optimis.

Sebelumnya, melalui akun Twitter pribadinya, @JimlyAs, Jimly mempertanyakan marwah ketua umum partai politik yang ikut mengurusi dapur partai orang lain.

Baginya, tidak pantas seorang pengacara, sekaligus ketum parpol mempersoalkan rumah tangga partai lain.

Meski dalam cuitannya tidak menunjuk hidung Yusril, namun sangat jelas siapa yang Jimly maksud. Yusril yang menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang, saat ini menjadi kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang.

Baca juga : Kubu KLB Demokrat Siap Menang, Juga Siap Kalah

Sementara Mahfud, selain menyebut gugatan itu tak ada gunanya, juga menilai apa yang dilakukan Yusril salah alamat. Karena selama ini, belum ada yang menggugat AD/ART parpol ke Mahkamah Agung.

"Secara hukum, gugatan Yusril ini nggak akan ada gunanya. Karena kalau pun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang,” jelas Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom senior, Didik Junaidi Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9) lalu.

Mahfud mengatakan, semestinya Yusril menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan AD/ART  dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Ya nggak bisa dong, MA kok membatalkan AD/ART. Kalau mau dibatalkan, salahkan menterinya yang mengesahkan. Artinya SK menterinya itu yang diperbaiki,” ucap menteri asal Madura itu. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.