KPU, Ayo Hemat Lagi!

 Sebelumnya 
Ada 11 aplikasi yang dimanfaatkan KPU untuk Pemilu 2024. Aplikasi itu sudah digunakan beberapa tahun terakhir, namun akan diperkuat, antara lain: Sipol, Sidalih, Sidapil, Sirekap, Silog, Sidakam, Siakba, Sicoklit, Silon hingga Sitps. Empat aplikasi awal merupakan hasil bekerja sama dengan ITB, sementara sisanya swakelola. “Masing-masing ada sendiri, tapi data di masing-masing aplikasi terintegrasi,” tambahnya.

Beberapa faktor itulah, diakui Pramono, yang menyebabkan anggaran Pemilu 2024 naik sekitar 3 kali lipat dibanding sebelumnya. Pada 2014, anggaran pemilu mencapai Rp 15,62 triliun. Pemilu 2019, anggarannya meningkat jadi Rp 25,59 triliun.

“Memang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding anggaran KPU pada Pemilu 2019. Tapi, dalam melakukan penyusunan anggaran 2024, KPU juga melihat kebutuhan anggaran Pilpres 2024 dan Pilkada,” tandas dia.

Baca juga : Anggaran Pemilu Rp 86 Triliun, Demokrat Sentil KPU

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus belum puas dengan pemangkasan Rp 10 triliun dari anggaran awal yang diminta KPU. Dia meminta agar KPU berhemat lagi, sehingga anggaran Pemilu 2024, tidak terlalu banyak menguras kocek negara.

Salah satu pengeluaran yang bisa dipangkas KPU, yakni masa kampanye pemilu. Misalnya, kampanye Pemilu 2024 cukup dilakukan selama 60 hari. Kampanye itu yang terpenting adalah efisiensi dan efektivitas.

“Pemerintah kan mengusulkan 90 hari, anggota dewan ada yang mengusulkan 50 hari, ada yang 60 hari, ada yang 70 hari. Intinya adalah bagaimana dilakukan efisiensi dan efektivitas. Jangan menimbulkan kampanye ini klaster baru, itu tujuannya,” sebut Guspardi.

Baca juga : Tok, Ukay Karyadi Jadi Ketua KPPU Yang Baru

Waktu kampanye 2 bulan saja, kata dia, biaya yang dikeluarkan partai dan calon legislatif masih cukup besar. Padahal, sebelum masa kampanye pun partai dan caleg telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kalau kita cukup 2 bulan, ya 60 hari, itu kan mengeluarkan cost yang besar juga bagi partai politik dan caleg,” akunya.

Politisi asal Sumatera Barat itu kemudian menyinggung alasan KPU mengusulkan kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari karena persiapan logistik. Menurut Guspardi, komisinya siap memfasilitasi KPU dalam melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk pengadaan logistik pemilu.

“Alasannya, kan ada masalah pengadaan, pengadaan itu bisa ditolerir terhadap masalah-masalah dengan melakukan MoU, apakah kejaksaan atau terhadap lembaga-lembaga terkait mana saja, DPR siap memfasilitasi dan itu sudah lama disampaikan,” ujar politisi PAN ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.