RM.id  Rakyat Merdeka - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan tujuh warga meninggal dunia akibat gempa magnitudo (M) 6,1 di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, Jumat ((25/2). 

"Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menginformasikan pada pukul 16.30 WIB, jumlah korban meninggal teridentifikasi tiga orang di Kabupaten Pasaman Barat dan empat orang di Kabupaten Kabupaten Pasaman," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Abdul menjelaskan, menurut data tersebut, total korban luka-luka mencapai 85 orang. Rinciannya, luka berat 10 orang dan luka ringan 50 orang di Pasaman Barat, serta 25 orang di Pasaman. BPBD Kabupaten Pasaman belum merinci kategori korban luka-luka yang dilaporkan ke Pusdalops BNPB.

Berita Terkait : Kapolri Instruksikan Jajarannya Gercep Bantu Warga Korban Gempa Pasaman Barat

"Gempa juga berdampak pada pengungsian warga. Hingga kini sebanyak 5.000 warga mengungsi di 35 titik," ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melaporkan sebaran titik pengungsian di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman dan Kinali. Petugas di lapangan masih mendata warga yang mengungsi.

Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, para personel organisasi maupun relawan dan warga masih memfokuskan pada pencarian, penyelamatan dan evakuasi serta pelayanan kepada warga terdampak.

Berita Terkait : Kepala BIN Papua Meninggal Dunia Di Jayapura

Pascagempa M6,1, Pusdalops BNPB menerima laporan kejadian dua gempa susulan yang cukup signifikan dengan M5,0 pada pukul 11.02 WIB dan gempa M5,1 pukul 11.06 WIB.

Merespons gempa tersebut, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto memerintahkan tim reaksi cepat (TRC) BNPB untuk melakukan kaji cepat situasi dan kebutuhan, serta memberikan pendampingan penanganan darurat di Sumatra Barat.

Suharyanto dan jajarannya juga akan bertolak pada esok hari untuk meninjau lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. [MFA]