Dewan Pers

Dark/Light Mode

Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Khianati Reformasi

Rabu, 2 Maret 2022 16:47 WIB
Inisiator Jaringan Indonesia Tunggal Ika Rusli H Fadli (Foto: Istimewa)
Inisiator Jaringan Indonesia Tunggal Ika Rusli H Fadli (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tokoh muda nasional yang berkumpul dalam Jaringan Indonesia Tunggal Ika menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, anggota DPR, dan kepala daerah. Dengan sikap Jaringan Indonesia Tunggal Ika ini, semakin banyak civil society yang bersuara menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan membuktikan rakyat Indonesia punya kesadaran tinggi dalam berdemokrasi.

Demikian disampaikan salah satu inisiator Jaringan Indonesia Tunggal Ika Rusli H Fadli. "Menunda pemilu merusak demokrasi dan menciderai amanat reformasi yang kita perjuangkan berdarah-darah," ujarnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (2/3).

Mantan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini mensinyalir, ada kepentingan segelintir orang yang tidak ingin kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Makanya, mereka mendorong-gorong agar pemilu ditunda dengan berbagai alasan.

Berita Terkait : Ketum NasDem Tolak Perpanjangan Jabatan Presiden

"Ini seperti siluman, tidak ada yang mengaku. Bahkan, Presiden Jokowi tidak mengetahui ini perintah siapa, operasi menunda pemilu ini. Tiga ketum parpol bersuara bersamaan seperti ada pemandu suaranya dari balik panggung," ucap Rusli.

Inisiator Jaringan Indonesia Tunggal Ika lainnya, Taufiq Amrullah, menyatakan, usulan beberapa elite politik ini menyayat hati rakyat. "Ini operasi ilegal dalam demokrasi," ucap mantan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini.

Karena itu, lanjutnya, rakyat, tokoh bangsa, dan civil society harus bersuara. "Ingat, mandat rakyat pada Pemilu 2019 hanya sampai 2024."

Berita Terkait : Invasi Rusia, Putin Kehilangan Jabatan Presiden Kehormatan Judo Internasional

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI) Rahmat Kardi mempertanyakan legitimasi perpanjangan masa jabatan tersebut. "Kalau Pemilu 2024 ditunda apakah mendapat legitimasi dari rakyat? Lembaga mana yang berwenang memutuskan. Apakah MPR atau Mahkamah Agung akan melantik perpanjangan kekuasaan tanpa mandat rakyat?" ucapnya.

Mantan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Refi Wahyuni menambahkan, bisikan-bisikan usulan perpanjangan ini sama saja menjerumuskan Presiden Jokowi. "Jangan karena alasan pandemi dan ekonomi, mau mengorbankan demokrasi dan amanat reformasi. Kita justru sedang berjuang untuk reformasi total malah mau dibajak," ucapnya.

Sementara, mantan Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Delianur menegaskan, roda kekuasaan harus terus berputar. "Pak Presiden Jokowi jangan mau dijebak dan dijerumuskan. Tinggalkanlah jejak-jejak terbaik untuk dikenang rakyat Indonesia," ucapnya. [USU]