Moeldoko: Nggak Boleh Bilang Mudah-mudahan, Ini Harus Tertangani

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat, terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Pembayarannya diupayakan rampung, sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada awal Mei mendatang.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3).

“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum Lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko.

Baca juga : Mensos: Senin Besok Semuanya Harus Tuntas

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo, berbagai elemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Polri dan TNI.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur. Saat ini, sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan.

Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum Lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Data kementerian juga menunjukkan, proses pembebasan sedikitnya 176 bidang tanah di Desa Wadas,  masih terhambat masalah hukum.

Baca juga : Pakar Parenting: Kunci Mendidik Anak di Masa Pandemi, Ibu Harus Bahagia

Terkait hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.

“Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan mudah-mudahan, karena ini harus tertangani,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf juga menegaskan, pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, sholat berjamaah, dan pengadaan kegiatan bakti sosial.

"Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut, untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun, sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,” kata Moeldoko. 

Baca juga : Moeldoko: Dikelola Yayasan, TMII Tekor Rp 50 M Per Tahun

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.

“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat, secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana, kalau tidak cepat dibayarkan,” ucap Ganjar. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.