Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah membangun sinergi bersama Nahdlatul Ulama (NU) untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) guna kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Kepastian hukum dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Abetnego Tarigan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Sabtu (5/3).
KSP menyampaikan bahwa komitmen Presiden terhadap RAPS adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
Di tahun 2022, salah satu fokus KSP adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial.
Baca juga : Penderita Long Covid Perlu Jalani Fisioterapi
Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi antar sektor dan pelibatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat seperti NU, pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat “dikeroyok” bersama.
Ia menyebut, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan 91,2 juta anggota merupakan salah satu mitra penting bagi Pemerintah.
Peran dari jaringan 29.000 pesantren NU dalam pendampingan pengajuan lokasi penanganan konflik agraria serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dibutuhkan untuk mencapai target RAPS. Melalui kolaborasi bersama NU,
Pemerintah berharap akan ada pencapaian pesat dalam program Perhutanan Sosial yang baru mencapai 4,8juta dari target 12,7juta Ha.
Baca juga : Wapres Dorong Pengembangan Industri Kesehatan Syariah
Selain itu, kolaborasi ini diharapkan mampu menggenjot pencapaian redistribusi tanah untuk reforma agraria yang baru mencapai 1,4 juta dari target 4,5 juta Ha.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sendiri telah menyelenggarakan kegiatan Halaqoh RAPS dalam rangka memperingati Hari Lahir Nadhlatul Ulama ke 96 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3).
PBNU mendorong agar warga NU juga dapat turut berkontribusi pada percepatan RAPS dan menargetkan pendampingan penyelesaian sedikitnya 2 juta Ha lahan berkonflik.
Pada saat yang sama, lembaga/badan otonom perempuan NU ditargetkan dapat membantu meningkatkan keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial hingga 15.7 persen dari yang saat ini hanya 5 persen saja. “Melalui program RAPS ini,
Baca juga : APAB Dorong Prolegnas Agendakan Perubahan UU Kewarganegaraan
Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan ikan tapi juga kail dan ilmu memancing bagi warga NU,” kata Alissa Wahid, Ketua Tanfidziyah PBNU. (MFA)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
