Pengusul Tunda Pemilu Cepet Ralat Omongannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah sudah menegaskan, tidak ikut cawe-cawe terhadap wacana penundaan pemilu. Jadi, partai politik yang kencang menyuarakannya bakal mendapat sanksi dari rakyat. Minimal, dianggap otoriter.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta publik tak ikut menggoreng pernyataan Presiden Jokowi soal penundaan pemilu, yang menegaskan akan ikut konstitusi.

“Jangan dimaknai bahwa pernyataan Presiden kok tidak tegas. Kalau kemudian kekuatan parpol yang ada mendengarkan aspirasi mayoritas, tapi tidak berdasarkan survei yang ada, konstitusinya itu tetap, ya tidak berubah pemilunya,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca juga : Jewer Tuh, Yang Usul Tunda Pemilu

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Achmad Baidowi menegaskan, polemik wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tak perlu diteruskan. Apalagi jelas, usulan ini tidak datang dari Presiden Jokowi seperti yang disangkakan banyak pihak.

Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertegas bahwa wacana ini bukan datang dari pemerintah. “Berarti sudah clear. Presiden Jokowi tak perlu diseret-seret,” kata Awiek dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, wacana penundaan pemilu memang hanya disampaikan elit-elit partai politik. “Wacana ini aspirasi yang disampaikan parpol, kolega dan kawan-kawan saya. Kalau hanya aspirasi ya boleh-boleh saja dalam ruang demokrasi. Berbeda pendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja,” kata Awiek.

Baca juga : Sikap PDIP Tolak Penundaan Pemilu Patut Dicontoh

Sebelumnya, sejumlah ketua umum parpol melempar isu penundaan Pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

Salah satu alasan mereka saat ini kondisi negara tengah pemulihan ekonomi imbas pandemi. Muhaimin ingin Pemilu 2024 ditunda satu sampai dua tahun. Zulhas menyinggung elektabilitas Jokowi tinggi sehingga dia berpikir Jokowi masih bisa menjabat setelah 2024.

Sementara Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan, ada efek elektoral bagi parpol yang menolak maupun mendukung wacana ini.

Baca juga : Hasto: Daripada Ngurusin Pemilu Ditunda, Mending Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Menurutnya, parpol yang ngotot memperpanjang masa jabatan presiden dianggap publik partai otoriter. Sementara yang menolak, dianggap partai demokratis.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.