Pengusul Tunda Pemilu Cepet Ralat Omongannya

 Sebelumnya 
“Parpol yang mendukung pasti negatif sentimennya di mata publik. Citranya memburuk. Yang menolak, tentu baik. Artinya, sedikit banyak berpengaruh dan menganggu elektabilitas. Tentu harus kita buktikan dari hasil survei nantinya, supaya lebih terukur,” kata Pangi kepada Rakyat Merdeka kemarin.

Dosen Universitas Bung Karno, Jakarta itu menilai, wacana penundaan pemilu keluar secara sistematis dengan beruntunnya statemen para ketua umum partai koalisi seperti Golkar, PKB dan PAN. Namun, legitimasi rakyat adalah daya tahan rezim berkuasa. Artinya, jika kehilangan legitimasi, tidak akan ada rezim yang dapat bertahan.

“Mengabaikan suara rakyat adalah alarm bagi pemerintah dan juga partai politik. Jangan sampai terjadi kemunduran demokrasi,” sindirnya.

Baca juga : Jewer Tuh, Yang Usul Tunda Pemilu

Diungkapkan, Hasil survei Voxpol Center Research and Consulting Juli 2021 jauh-jauh hari berhasil memotret fenomena penolakan masyarakat dengan wacana yang dinilainya testing the water ini. Ada 73,7 persen responden menjawab tidak setuju penambahan masa jabatan presiden.

Dari 73,7 persen yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sebesar 34,4 persen menilai kemunduran demokrasi, 28,2 persen menilai regenerasi kepemimpinan mandeg, sebesar 9,9 persen untuk menghindari KKN dan oligarki, sebesar 8,7 persen tidak mau menjadi pengkhianat demokrasi, dan sebesar 4,6 persen menilai wacana ini ingin menjebak presiden.

“Sentimen publik terhadap partai yang mendukung wacana ini tercermin dalam survei itu. Yang mendukung, segeralah meralat dan menolaknya. Memang, berkuasa adalah candu, akan tetapi jauh lebih berkelas mengakhiri masa jabatan presiden dengan happy ending,” pungkasnya.

Baca juga : Sikap PDIP Tolak Penundaan Pemilu Patut Dicontoh

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan tetap taat konstitusi. Bahkan sampai dua kali mantan Wali Kota Solo itu menyebut taat pada konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945. Meski demikian, Jokowi menyatakan, usulan penundaan pemilu tidak bisa dilarang. “Karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” katanya.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Presiden Jokowi berkali-kali menekankan kepada pejabat negara, termasuk dirinya agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” tandas Menko Polhukam saat jumpa pers, Senin (7/3).

Baca juga : Hasto: Daripada Ngurusin Pemilu Ditunda, Mending Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran. “Dengan demikian sikap Presiden sudah Jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024,” tegas Mahfud. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.