RM.id  Rakyat Merdeka - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mempertanyakan, rencana mahasiswa yang akan kembali mendemo Presiden Jokowi terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, Jokowi sudah beberapa kali menegaskan menolak jabatannya diperpanjang.

Dia meminta, mahasiswa mengikuti perkembangan terbaru terkait sikap Jokowi tentang masa jabatan presiden. Kata dia, mantan Wali Kota Solo itu telah menyetujui Pemilu Serentak 2024 digelar 14 Februari 2024.

Berita Terkait : Jalan Usaha Tani Perluas Jangkauan Pasar Petani Di Kabupaten Bima

Ngabalin mengaku heran mahasiswa masih terus menggelar aksi unjuk rasa. Apalagi sambil main ancam.

"Mahasiswa memberi waktu dua hari kepada presiden. Kalau main ancam-ancam itu bagaimana logikanya?" ujarnya, Selasa (5/4). 

Berita Terkait : Netizen Lega, Tapi Masih Waswas Covid Naik Lagi

Dia berharap, mahasiswa bisa menyampaikan pendapat secara santun. Tak ada lagi ancaman atau ultimatum yang dilayangkan ke Jokowi. "Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin besar republik ini. Mulai sekarang, mereka harus menyampaikan pendapat dengan baik, nggak usah main ancam. Itu bukan watak mahasiswa," ucapnya.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu. Demonstrasi digelar di dekat Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/4) lalu. 

Berita Terkait : Dana Global Dalam Penanggulangan TB Dunia Terbatas, Prof. Tjandra Kasih Solusi

Mahasiswa memberi waktu kepada Jokowi untuk merespons hingga 3 April 2022. Karena Jokowi tak merespons hingga saat ini, AMI berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.

“Puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia akan turun ke jalan jika wacana ini terus dikumandangkan!" tegas mahasiswa. [UMM]