Bu Sri, Kapan Cairnya...

 Sebelumnya 
Pramono menambahkan, besarnya anggaran itu karena pihaknya masih menganggarkan pengadaan alat pelindung diri (APD), karena akhir dari pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi. “Tetap kita harus menganggarkan, bahwa nanti dipakai atau tidak, itu lihat situasi nanti. Itu keputusan pemerintah, tapi perencanaan harus ada,” ucap dia.

Lalu bagaimana sikap Kementerian Keuangan soal anggaran Pemilu? Tadi malam, Rakyat Merdeka coba konfirmasi ke Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo soal anggaran pemilu. Sayangnya, Yustinus tidak mengetahui secara detail. “Musti cek dulu ke Dirjen Anggaran ini,” jawabnya, singkat. Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata belum merespon.

DPR Gelar Rapat

Baca juga : Skuad Partai Hanura Bergandengan Tangan

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, besok. Rapat kerja itu akan membahas terkait anggaran dan tahapan serta program Pemilu Serentak 2024.

“Tanggal 13 April, hari Rabu, ya (sebelum reses) kita reses 14 April. Hari Rabu kita akan jadwalkan bahas (prioritas) tentu tahapan dan program dan anggaran (Pemilu 2024),” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sebenarnya, Komisi II DPR ingin pembahasan tahapan dan anggaran Pemilu Serentak 2024 dilakukan setelah masa reses. Pasalnya, KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 baru dilantik pada 12 April, sehingga membutuhkan waktu untuk konsolidasi dan menyatukan visi dan misi.

Baca juga : Wiranto Senangkan Mahasiswa

“Tetapi, karena KPU yang lama punya program, tahapan, ya kan, tentu mereka bisa lanjutkan dengan sebagian garis bawahnya,” ujar politisi PDIP itu.

Junimart menegaskan, soal anggaran Pemilu pihaknya menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara yang tahu situasi dan kondisi. Terpenting, anggaran yang diajukan rasio[1]nal untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti Pemilu Serentak 2019 lalu.

“Jangan terulang seperti yang sebelumnya, banyak yang menjadi korban para penyelenggara, bahkan ada yang meninggal, kita nggak mau terulang itu,” tukas Junimart.

Baca juga : DPRD Minta DKI Bikin Terang Makam

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan anggaran Pemilu dan segera mencairkannya. Apalagi, proses pemilu sudah dimulai Juni 2022.

“Soal kapan anggaran Pemilu cair, sekarang ada di tangan KPU, DPR dan Kementerian Keuangan. Dengan anggaran cepat cair, Pemilu tidak akan terganggu,” katanya.  [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.