Dark/Light Mode

Survei Indikator Politik Indonesia

Jaksa Agung Berantas Mafia Migor, Approval Jokowi Naik

Kamis, 28 April 2022 16:43 WIB
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: Ist)
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tren negatif terkait persepsi publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhenti.

Jika dalam empat bulan terakhir terjadi penurunan kepuasan, kini penilaiannya berubah. Burhanuddin menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi kini berada di angka 64,1 persen. Hasil ini diketahui usai Indikator Politik Indonesia melakukan survei dalam rentang 20-25 April 2022.

Baca juga : Survei Indikator Publik Nasional: Elektabilitas Prabowo Nyaris 30 Persen

"Ada perubahan cukup luar biasa. Publik kini mempersepsikan lebih positif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Approval rating presiden mengalami rebound. Tren penurunan berhenti," ujarnya, saat memaparkan hasil survei bertajuk 'Persepsi Publik Terhadap Kinerja Instansi Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi' secara virtual, Kamis (28/4).

Secara umum, Burhanuddin menilai, membaiknya persepsi publik terhadap kinerja Presiden Jokowi setidaknya dilatari dua hal. Pertama, yakni keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi dalam kasus ekspor minyak goreng.

Baca juga : TNI Teratas, DPR Urutan Buncit Lembaga Paling Dipercaya Masyarakat

Kedua, lantara komitmen Presiden Jokowi yang melakukan penyetopan sementara ekspor CPO untuk mengendalikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, angka 64,1 persen menunjukkan jika kinerja Presiden Jokowi dalam kategori memuaskan.

Baca juga : Survei Charta Politika, 62,9 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin

Di sisi lain, menurut Mahfud, angka tersebut sekaligus menjawab tudingan sejumlah pihak yang menilai pemerintah telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

"Jika sebelumnya sempat berada di angka 59,9 persen, kini naik 64,1 persen, ini artinya setiap kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah memengaruhi sensitivitas publik dalam menilai kinerja pemerintah," ungkap Mahfud.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.