Pj Kepala Daerah Kudu Netral

RM.id  Rakyat Merdeka - Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dari perwira aktif TNI/Polri masih menyisakan polemik. Utamanya, terkait netralitas dalam Pemilu 2024.

Presiden Jokowi memanggil para Pj Kepala Daerah ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan dilakukan tertutup dan digelar secara hibrd, tatap muka langsung dan online.

Usai pertemuan, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah membeberkan arahan Presiden. Kata dia, Presiden meminta pata Pj Kepala Daerah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, dan harus netral.

“Yang jelas kami harus netral, teralokasinya anggaran Pilkada,” ujar Bachyuni.

Baca juga : Pemerintah Tak Keliru Tunjuk Pati TNI Polri Jadi PJ Kepala Daerah

Total ada 48 Pj Kepala Daerah yang diundang Jokowi. 31 Pj kepala daerah hadir secara lang­sung di Istana Kepresidenan. Sisanya mengikuti secara vir­tual.

Selain tentang anggaran dan netralitas, kata Bachyuni, Pj Kepala Daerah juga diminta memastikan belanja yang dilaku­kan lewat Anggaran Pendapatan Belanda Daerah atau APBD memprioritaskan produk dalam lokal, vaksinasi dan pemanfaa­tan lahan telantar di daerah.

Terkait evaluasi Pj Kepala Daerah, itu sudah diatur dalam undang-undang. Bahwa Pj Kepala Daerah dapat diperpanjang tugasnya setahun dengan orang yang sama atau bisa diganti dengan yang lain.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai langkah Jokowi mengundang 48 Pj Kepala Daerah ke Istana tidak tepat. Menurutnya, arahan yang diberikan Jokowi belum diperlu­kan atau tidak mendesak.

Baca juga : Masa Keemasan Susi Sudah Lewat

“Sebaiknya Jokowi panggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar ke depannya proses (penunjukan Pj Kepala Daerah) itu tak men­imbulkan pro dan kontra,” ucap Herry.

Herry justru menduga, undan­gan kepada 48 Pj Kepala Daerah ke Istana akan menciptakan opini negatif terkait jabatan tersebut. Dia juga melihat, per­temuan tertutup tersebut rentan intervensi politik.

Netizen pesimis arahan Presiden Jokowi terkait netrali­tas dalam Pilkada dan Pilpres 2024 akan dilaksanakan oleh Pj Kepala Daerah. Soalnya, penun­jukannya saja sudah politis.

Akun @BlackYudhistira men­gungkapkan, banyak Kepala Daerah yang terlibat politik praktis saat pilkada dan pemilu edisi sebelumnya. Sehingga, dia tidak yakin 100 persen arahan Presiden terkait netralitas Pj Kepala Daerah dijalankan.

Baca juga : Gandeng BPK, Bendum KONI DKI Pastikan Dana Hibah Tepat Sasaran

“Yang sudah-sudah mah kebalikannya,” timpal @PapaeGalankGea.

Akun @attararya menimpali. Dia bilang, biasanya hanya kata-kata kosong yang dikeluarkan. Bahkan, giliran anak buah tidak taat perintah, dibiarkan saja se­lama menguntungkan pihaknya sendiri.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.